Kecurangan Pemilu: Ancaman di Berbagai Lini Masyarakat, Perlu Evaluasi Komprehensif

Akademisi menyoroti potensi kecurangan pemilu dari berbagai lini masyarakat, termasuk TNI dan ASN, serta menekankan perlunya evaluasi komprehensif regulasi dan proses pemilu.

Potensi kecurangan dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan utama dalam Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penyusunan Laporan Evaluasi Pilkada Serentak Tahun 2024 di Purwokerto, Jawa Tengah. Diskusi yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banyumas ini menghadirkan berbagai pihak, termasuk akademisi, Bawaslu, dan perwakilan tim pemenangan pasangan calon. Diskusi tersebut mengungkap potensi kecurangan yang dapat terjadi di berbagai lini masyarakat, serta tantangan dalam penyelenggaraan pemilu yang perlu segera diatasi.

Dosen Jurusan Ilmu Politik Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Octafiani C. Pratiwi, mengungkapkan bahwa kecurangan pemilu bisa terjadi di berbagai lapisan masyarakat. "Di setiap lini masyarakat itu tidak bisa dinafikkan ada kecurangan, termasuk pihak TNI, ASN, ada yang membagikan sembako," ujarnya. Meskipun demikian, ia juga menekankan pentingnya melihat respon masyarakat terhadap praktik tersebut. Octafiani optimis, masyarakat saat ini sudah lebih cerdas dan memiliki resistensi politik yang lebih kuat.

Selain potensi kecurangan, tingkat partisipasi pemilih juga menjadi catatan penting dalam evaluasi Pemilu 2024. Tantangan lain yang dihadapi KPU adalah keterbatasan waktu dalam menyusun laporan evaluasi, yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah pada bulan April 2025. Hal ini diungkapkan oleh Nanang Indra Suyitno, pemantik diskusi lainnya yang juga pengajar di Akademi Pemilu dan Demokrasi.

Potensi Kecurangan dan Peran Berbagai Pihak

Octafiani C. Pratiwi menyoroti potensi kecurangan yang melibatkan TNI dan ASN yang membagikan sembako. Pertanyaan yang muncul adalah apakah pembagian sembako tersebut akan memengaruhi pilihan masyarakat. Ia menekankan pentingnya evaluasi untuk mencegah hal serupa terjadi di masa mendatang. "Evaluasi hari ini menjadi catatan bersama dalam menggelar pemilihan mendatang," tegasnya.

Nanang Indra Suyitno menambahkan sejumlah permasalahan dalam pemilu di beberapa daerah, serta tantangan dalam menyusun evaluasi, termasuk ketersediaan data pendukung yang selaras dengan urgensi yang akan diukur. Ia juga menekankan tantangan waktu yang sangat terbatas, yaitu 1-2 bulan untuk menyelesaikan laporan evaluasi.

Lebih lanjut, Nanang juga menyoroti perlunya evaluasi pelaporan di setiap tahapan pemilu dan payung hukum serta petunjuk teknis yang lebih komprehensif. "Yang ketiga perlu adanya evaluasi pelaporan di setiap tahapan, dan yang keempat perlunya payung hukum maupun petunjuk teknis yang lebih komprehensif sebagai acuan dalam pemilu," jelasnya.

Regulasi dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilu

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banyumas, Rani Zuhriyah, menyampaikan evaluasi terkait regulasi penyelenggaraan pemilu, khususnya dalam hal penertiban alat peraga kampanye (APK). Ia mengungkapkan adanya ketidakjelasan regulasi yang sempat menyebabkan saling lempar tanggung jawab antara KPU dan Bawaslu sebelum pelaksanaan penertiban APK.

Ari Suprapto, Sekretaris Tim Pemenangan Pasangan Sadewo Tri Lastiono-Dwi Asih Lintarti, mengharapkan evaluasi terhadap regulasi yang berkaitan dengan pencabutan dukungan pasangan calon. Ia menjelaskan bahwa regulasi ini perlu dievaluasi karena dapat menghambat proses pencalonan dan berpotensi menimbulkan masalah.

Anggota KPU Kabupaten Banyumas, Sidiq Fathoni, mengakui perlunya evaluasi regulasi dan juga mengakui tantangan terbesar adalah persiapan pemilu yang hanya berlangsung sekitar 8 bulan, termasuk pembuatan alat peraga sosialisasi pemilu. Waktu yang singkat ini berpotensi menimbulkan berbagai kendala dalam penyelenggaraan pemilu yang efektif dan efisien.

Kesimpulannya, diskusi ini menyoroti pentingnya evaluasi komprehensif terhadap berbagai aspek penyelenggaraan pemilu, mulai dari potensi kecurangan hingga regulasi yang masih perlu penyempurnaan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan integritas pemilu di masa mendatang, serta memastikan proses pemilu berjalan dengan adil dan demokratis.