KPU Sulut Evaluasi Dana Kampanye dan Penghitungan Suara Pilkada 2024

KPU Sulawesi Utara menggelar rapat koordinasi untuk mengevaluasi dana kampanye, pemungutan, penghitungan suara, dan rekapitulasi hasil Pilkada 2024, serta menekankan pentingnya pertanggungjawaban dana hibah.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) baru-baru ini menyelenggarakan rapat koordinasi (rakor) untuk mengevaluasi berbagai tahapan dalam Pemilihan Serentak 2024. Rakor yang digelar di Manado pada Sabtu lalu ini berfokus pada evaluasi dana kampanye, proses pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Kegiatan ini melibatkan Ketua divisi teknis penyelenggaraan KPU kabupaten/kota se-Sulut, admin Sistem Informasi Kampanye Dana (SIKADEKA), operator Sistem Informasi Rekapitulasi (SIREKAP), dan sekretariat KPU kabupaten/kota lainnya.

Anggota KPU Sulut, Salman Saelangi, menjelaskan bahwa rakor ini bertujuan untuk berbagi informasi terkait hal-hal yang perlu dievaluasi, termasuk kejadian-kejadian khusus selama pelaksanaan tahapan dana kampanye dan pemungutan, penghitungan, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara. Rakor ini juga menjadi wadah untuk mendiskusikan berbagai tantangan dan pengalaman yang dihadapi dalam proses tersebut.

Para narasumber yang dihadirkan, yaitu akademisi Victory Rotty dan Felly Ferol Warouw, menekankan pentingnya pencatatan detail peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pilkada. Mereka mendorong KPU kabupaten/kota untuk mendokumentasikan cerita-cerita menarik dan konteks lokal yang unik sebagai bahan penulisan buku evaluasi. "Buku yang baik adalah buku yang ditulis dan diterbitkan", ujar Warouw, menekankan pentingnya proses penulisan dan publikasi hasil evaluasi tersebut.

Evaluasi Dana Kampanye dan Penghitungan Suara

Rakor tersebut membahas secara rinci berbagai aspek pelaksanaan Pilkada 2024, mulai dari pengelolaan dana kampanye hingga proses penghitungan suara. KPU Sulut menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan. Diskusi difokuskan pada identifikasi potensi kendala dan hambatan yang dihadapi selama proses tersebut, serta mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Para peserta rakor juga berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengelolaan dana kampanye dan penghitungan suara. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pembelajaran bersama dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di Sulawesi Utara.

Selain itu, rakor juga membahas pentingnya penulisan laporan yang detail dan komprehensif, yang mencakup berbagai aspek proses pemilu. Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan komprehensif tentang pelaksanaan Pilkada 2024 di Sulawesi Utara.

Fokus Pertanggungjawaban Dana Hibah

Kepala Kesbangpol Sulawesi Utara, Jhonny Suak, menyampaikan bahwa saat ini KPU Sulut perlu fokus pada penyusunan pertanggungjawaban dana hibah. Beliau menyatakan bahwa tahapan pilkada telah selesai dan berjalan dengan baik, dan kini fokus utama adalah pada akuntabilitas penggunaan dana hibah yang telah diterima.

Hal senada disampaikan oleh Tim Pemeriksa Daerah (TPD) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut. Meskipun terdapat beberapa temuan dan laporan selama proses pemilu, secara umum mereka mengapresiasi pelaksanaan pilkada yang berjalan baik. Anggota Bawaslu Sulut, Zulkifli Densi, menyatakan bahwa "Secara umum pelaksanaan pilkada di tahapan dana kampanye dan pungut hitung berjalan baik, meskipun ada beberapa temuan yang sudah ditindaklanjuti Bawaslu."

Evaluasi menyeluruh ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 di Sulawesi Utara. Hasil evaluasi ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk perbaikan dan peningkatan penyelenggaraan pemilu di masa mendatang.

Kesimpulannya, rakor yang dilakukan KPU Sulut ini merupakan langkah penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam proses Pemilu 2024. Fokus pada pertanggungjawaban dana hibah dan dokumentasi detail pelaksanaan pilkada menjadi poin penting untuk perbaikan di masa mendatang.