Pj. Gubernur Papua Minta KPU Segera Persiapkan PSU Pilgub
Penjabat Gubernur Papua meminta KPU segera mempersiapkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi salah satu calon.
Jayapura, 25 Februari 2024 - Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Ramses Limbong, telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua untuk segera memulai persiapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Permintaan ini disampaikan menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi salah satu pasangan calon dan memerintahkan PSU.
Keputusan MK tersebut diambil setelah adanya gugatan terkait dugaan ketidakjujuran alamat domisili pada surat keterangan (suket) salah satu calon. Ramses Limbong menekankan pentingnya persiapan yang matang dan segera, mengingat waktu pelaksanaan PSU yang ditetapkan MK adalah 180 hari sejak putusan dibacakan. Hal ini menuntut langkah cepat dan terkoordinasi dari berbagai pihak terkait.
Lebih lanjut, Pj. Gubernur juga menyampaikan bahwa koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera dilakukan untuk membahas alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU. Beliau juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran yang bijak dan efisien mengingat kondisi APBD Provinsi Papua yang terkoreksi hingga Rp2,4 triliun dan adanya peningkatan beban anggaran lainnya.
Persiapan PSU dan Imbauan kepada Masyarakat
Pj. Gubernur Papua, Ramses Limbong, mengungkapkan bahwa beberapa kegiatan penting dalam proses PSU, seperti debat kandidat, harus dilaksanakan di Papua. Hal ini menunjukkan komitmen untuk memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan transparan di wilayah tersebut. Beliau juga menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses PSU.
Dalam kesempatan tersebut, Ramses Limbong mengimbau masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi dan tetap menjaga persatuan. Beliau mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung pelaksanaan PSU dan memilih pemimpin sesuai hati nurani. Selain itu, Pj. Gubernur juga memberikan pesan kepada penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Pj. Gubernur berharap PSU dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa Papua menuju kemajuan. Komitmen untuk memastikan proses demokrasi yang adil dan transparan menjadi prioritas utama dalam menghadapi pelaksanaan PSU ini.
Putusan Mahkamah Konstitusi dan Konsekuensinya
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan untuk mendiskualifikasi calon gubernur Papua nomor urut 1, Yermias Bisai, dari kontestasi Pilkada Papua 2024. Alasan diskualifikasi tersebut adalah ketidakjujuran alamat domisili yang tertera dalam surat keterangan (suket) yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak pernah terpidana dan tidak sedang dicabut hak pilihnya. MK menegaskan bahwa suket tersebut harus diterbitkan oleh pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.
Sebagai konsekuensi dari putusan tersebut, MK memerintahkan KPU Provinsi Papua untuk melaksanakan pemungutan suara ulang (PSU) dalam waktu 180 hari sejak putusan dibacakan. PSU ini akan dilakukan tanpa mengikutsertakan Yermias Bisai. Ketua MK, Suhartoyo, membacakan amar putusan Nomor 304/PHPU.GUB-XXIII/2025 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Matius Fakhiri-Aryoko Rumaropen.
Putusan MK ini menegaskan pentingnya integritas dan kepatuhan terhadap aturan hukum dalam proses penyelenggaraan Pemilu. PSU diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aturan dan aspirasi mereka.
Dengan adanya putusan MK dan imbauan Pj. Gubernur, diharapkan PSU Pilgub Papua dapat berjalan lancar, demokratis, dan menghasilkan pemimpin yang amanah untuk membangun Papua.
