KPU Papua Barat Daya Minta MK Tolak Gugatan Pilkada 2024
KPU Papua Barat Daya meminta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan hasil Pilkada 2024 dari pasangan calon Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw, karena menilai seluruh dalil yang diajukan tidak berdasar dan keliru.
KPU Papua Barat Daya mengajukan keberatan atas gugatan hasil Pilkada 2024 yang diajukan oleh pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 1, Abdul Faris Umlati dan Petrus Kasihiw, ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang lanjutan perkara ini digelar Kamis di Jakarta. KPU meminta MK untuk menolak seluruh permohonan tersebut.
Kuasa hukum KPU Provinsi Papua Barat Daya, Rahman Ramli, menyatakan penolakan tegas terhadap seluruh dalil yang diajukan oleh Abdul-Petrus. Alasannya, dalil-dalil tersebut dinilai tidak beralasan secara hukum. Salah satu poin penting yang disoroti KPU adalah klaim pemilih tidak memenuhi syarat karena minimnya identitas kependudukan. Menurut KPU, daftar pemilih telah melalui proses pencocokan dan penelitian yang ketat, termasuk verifikasi data.
KPU juga membantah klaim mengenai pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir di TPS. Mereka menegaskan tidak adanya sanggahan dari saksi maupun rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait hal tersebut. Ketidakhadiran bukti-bukti yang kuat, menurut KPU, membuat dalil tersebut tidak valid.
Lebih lanjut, KPU membantah tuduhan politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pasangan calon nomor urut 3, Elisa Kambu dan Ahmad Nausrau. Sekali lagi, ketidakadaan rekomendasi dari Bawaslu atas tuduhan tersebut menjadi dasar penolakan KPU terhadap dalil tersebut. KPU menyebut tuduhan itu mengada-ada.
KPU juga menolak tuduhan ‘penjagalan’ terhadap pencalonan Abdul-Petrus. Mereka menekankan bahwa penetapan Abdul-Petrus sebagai pasangan calon telah sesuai dengan Undang-Undang Pilkada dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Rahman Ramli menegaskan bahwa Abdul-Petrus telah dinyatakan memenuhi syarat sebagai orang asli Papua sebelum ditetapkan sebagai calon.
Berdasarkan bantahan tersebut, KPU meminta MK untuk menolak permohonan Abdul-Petrus secara keseluruhan. Mereka juga meminta agar penetapan hasil Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya 2024 dinyatakan sah dan tetap berlaku.
Sebelumnya, Abdul-Petrus meminta dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 553 TPS di beberapa wilayah. Alasannya, terdapat berbagai dugaan pelanggaran di TPS-TPS tersebut, termasuk pemilih tanpa KTP elektronik, pemilih yang tidak menandatangani daftar hadir, dan dugaan penandatanganan ganda. Abdul-Petrus juga menuding adanya pelanggaran oleh pasangan Elisa-Ahmad, berupa politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pasangan Abdul-Petrus juga mempersoalkan putusan Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menyatakan mereka bukan orang asli Papua. Mereka menilai putusan tersebut kontroversial dan menimbulkan hambatan besar bagi pencalonan mereka. Perkara ini terdaftar di MK dengan nomor 276/PHPU.GUB-XXIII/2025.
