KPU Bantah Tuduhan Tak Ada Pencoblosan Pilkada Papua Pegunungan
KPU Papua Pegunungan membantah klaim pasangan calon Befa-Natan soal tidak adanya pencoblosan di 32 distrik Tolikara, Pilkada 2024, dan meminta MK menolak permohonan sengketa hasil Pilkada tersebut.
Jakarta, 1 Januari 2024 - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan membantah tegas tudingan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur nomor urut 2, Befa Yigibalom dan Natan Pahabol, terkait dugaan tidak adanya proses pencoblosan di 32 distrik Kabupaten Tolikara dalam Pilkada 2024. Bantahan ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum KPU Papua Pegunungan, Ali Nurdin, di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.
Dalam sidang sengketa Pilkada, KPU menyatakan bahwa klaim Befa-Natan tersebut tidak berdasar dan kurang jelas. Ali Nurdin menekankan, pasangan calon tersebut gagal memberikan bukti dan penjelasan yang valid mengenai alasan tidak dilaksanakannya pemilihan di 32 distrik tersebut. KPU menganggap hal ini sebagai dalil yang tidak terbukti.
Sebagai bukti, KPU menghadirkan fakta bahwa saksi dari pasangan Befa-Natan sendiri tercatat hadir dalam rapat pleno tingkat distrik di Kabupaten Tolikara. Kehadiran saksi ini secara otomatis menyanggah klaim tidak adanya pencoblosan di wilayah tersebut. KPU juga menekankan pentingnya validitas bukti dan data dalam mengajukan gugatan.
Terkait dengan tudingan lain mengenai dugaan tindak pidana pemilu, KPU menyatakan bahwa hal tersebut berada di luar kewenangan mereka dan menjadi ranah Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Mereka juga menyoroti kurangnya detail dalam klaim Befa-Natan, yang dinilai tidak memenuhi standar bukti yang cukup.
Ali Nurdin menjelaskan, klaim Befa-Natan tentang tindak pidana pemilihan sangat lemah karena tidak mencantumkan informasi krusial seperti identitas pelaku, korban, jenis pelanggaran, waktu dan lokasi kejadian, serta dampak pelanggaran terhadap hasil perolehan suara. Lebih lanjut, KPU menyatakan tidak pernah menerima laporan resmi atau rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Papua Pegunungan terkait hal tersebut.
Menanggapi seluruh klaim yang diajukan Befa-Natan, KPU Papua Pegunungan secara resmi meminta MK untuk menolak permohonan tersebut dan menyatakan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan 2024 tetap sah dan berlaku. KPU menegaskan komitmennya untuk menjalankan Pilkada dengan transparan dan akuntabel.
Sebelumnya, pasangan Befa-Natan mengajukan gugatan ke MK, mendalilkan adanya manipulasi suara yang menyebabkan kemenangan pasangan calon nomor urut 1, John Tabo dan Ones Pahabol. Mereka menuding adanya manipulasi di tiga kabupaten, termasuk dugaan tidak adanya pemilihan di 32 distrik Tolikara serta dugaan pembagian suara di beberapa distrik lainnya di Kabupaten Yahukimo dan Lanny Jaya. Pasangan tersebut juga menuding adanya pengalihan suara sekitar 74.281 suara di Kabupaten Lanny Jaya.
Permohonan Befa-Natan terdaftar sebagai Perkara Nomor 293/PHPU.GUB-XXIII/2025. Mereka meminta MK membatalkan Keputusan KPU Provinsi Papua Pegunungan Nomor 75 Tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024. Sidang sengketa Pilkada ini menjadi sorotan publik mengingat pentingnya integritas dan transparansi dalam proses demokrasi.