Wamendagri Berharap PSU di Papua Tak Terulang: Netralitas ASN Jadi Kunci
Wamendagri Ribka Haluk berharap Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Papua tak terulang, menekankan netralitas ASN dan mitigasi anggaran untuk mencegah potensi masalah serupa di masa mendatang.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menyampaikan harapannya agar Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua tidak kembali terjadi. Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) PSU Tahun 2025 di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (15/5). Hal ini dikarenakan Papua merupakan satu-satunya provinsi yang belum memiliki Gubernur dan Wakil Gubernur definitif hasil Pilkada Serentak 2024, sehingga pelaksanaan PSU menjadi perhatian utama pemerintah.
Wamendagri mengimbau penyelenggara pemilu dan seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan kinerja terbaik selama PSU berlangsung. Ia menekankan pentingnya pembelajaran dari kesalahan masa lalu agar masalah serupa tidak terulang. "Itu doa kita bersama mudah-mudahan itu (proses pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua) selesai," ungkap Ribka. Wamendagri juga mengingatkan perlunya mitigasi risiko, termasuk dukungan pembiayaan dari APBD, jika PSU kembali terjadi karena adanya gugatan terhadap hasil pemungutan suara.
Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Ramses Limbong, turut menegaskan komitmennya untuk mendukung pelaksanaan PSU yang aman dan lancar. Komitmen ini diwujudkan dengan penegasan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, dan Polri di Papua. "Baik itu melalui perkataan, perbuatan, atau tindakan apa pun termasuk juga melalui medsos (media sosial)," tegas Ramses, yang juga menyatakan bahwa pelanggaran netralitas, sekecil apapun, tidak akan ditoleransi dan akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
Netralitas ASN dan Mitigasi Risiko PSU di Papua
Netralitas ASN menjadi poin penting yang dibahas dalam Rakor tersebut. Pj. Gubernur Papua menekankan pentingnya netralitas seluruh ASN, TNI, dan Polri dalam pelaksanaan PSU. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pemilihan berjalan adil dan bebas dari intervensi pihak manapun. Setiap pelanggaran netralitas, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun tindakan di media sosial, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku. Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen untuk mendukung penuh proses hukum terhadap pelanggaran netralitas ASN.
Selain netralitas ASN, persiapan mitigasi risiko juga menjadi fokus utama. Wamendagri mengingatkan pentingnya antisipasi jika PSU kembali terjadi, termasuk penyediaan anggaran dari APBD. Hal ini diperlukan untuk memastikan kelancaran proses pemilihan dan menghindari hambatan finansial yang dapat mengganggu pelaksanaan PSU. Pemerintah daerah diharapkan telah mempersiapkan skenario terburuk dan mengalokasikan dana yang cukup untuk mengatasi potensi masalah.
Rakor tersebut juga menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dan pihak terkait. Pj. Gubernur Papua membuka diri untuk berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mengatasi hambatan yang mungkin muncul selama pelaksanaan PSU. Kerjasama yang baik antar lembaga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan PSU yang aman, lancar, dan demokratis.
Peserta Rakor dan Harapan Ke Depan
Rapat Koordinasi (Rakor) PSU Tahun 2025 dihadiri oleh berbagai pihak penting, termasuk Ketua DPR Papua Denny Henrry Bonai, Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige Renwarin, Pangdam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito, Ketua KPU Provinsi Papua Diana Dorthea Simbiak, dan Anggota Bawaslu Provinsi Papua Amandus Situmorang dan Haritje Latuihamallo. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama untuk memastikan suksesnya PSU di Papua.
Harapan besar dari semua pihak adalah agar PSU di Papua dapat berjalan lancar dan menghasilkan pemimpin definitif untuk provinsi tersebut. Dengan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk netralitas ASN dan mitigasi risiko yang matang, diharapkan PSU di Papua dapat menjadi pembelajaran berharga bagi penyelenggaraan pemilu di masa mendatang. Semoga proses pemilihan ini dapat berjalan demokratis dan menghasilkan pemimpin yang amanah bagi masyarakat Papua.
Keberhasilan PSU di Papua tidak hanya penting bagi provinsi tersebut, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia. Dengan demikian, peran serta semua pihak, baik pemerintah, penyelenggara pemilu, aparat keamanan, maupun masyarakat, sangatlah krusial untuk memastikan proses ini berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
