Wamendagri Dukung Penuh Suksesnya PSU Pilgub Papua Agustus 2025
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) meminta kepala daerah di Papua memastikan suksesnya Pemilihan Suara Ulang (PSU) Pilgub pada 6 Agustus 2025 mendatang dengan anggaran Rp165 miliar yang telah disepakati.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, menekankan pentingnya suksesnya Pemilihan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Papua yang dijadwalkan pada 6 Agustus 2025. Pernyataan tersebut disampaikan usai rapat koordinasi di Kantor Gubernur Papua, Jayapura, pada 15 Mei 2024. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Papua, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Kepolisian Daerah (Polda) Papua. Rapat membahas alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PSU Pilgub tersebut.
Wamendagri Haluk menyatakan, "Sehingga kami ingin memastikan pelaksanaan PSU di Papua nantinya berjalan lancar tanpa ada kendala lagi, terutama soal anggaran." Beliau menegaskan pentingnya komitmen semua pihak untuk memastikan kelancaran proses PSU. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah pusat dalam mendukung pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan transparan di seluruh wilayah Indonesia.
Alokasi anggaran untuk PSU Pilgub Papua telah disepakati sebesar Rp165 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai keperluan, termasuk operasional KPU, Bawaslu, pengamanan dari pihak kepolisian dan TNI. Wamendagri juga menjelaskan bahwa pendampingan dari pemerintah pusat akan diberikan kepada pemerintah provinsi dalam pengelolaan anggaran PSU yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Pembagian Anggaran PSU Pilgub Papua
Penjabat Gubernur Papua, Ramses Limbong, merinci pembagian anggaran PSU Pilgub Papua yang telah disepakati. KPU Provinsi Papua akan menerima Rp93 miliar, Bawaslu Rp38 miliar, Polda Papua Rp20 miliar, dan Kodam XVII Cenderawasih Rp14 miliar. Rincian anggaran ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan PSU Pilgub Papua berjalan dengan baik dan tertib.
Pembagian anggaran yang telah disepakati ini diharapkan dapat menjamin pelaksanaan PSU yang efektif dan efisien. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan PSU Pilgub Papua. Dengan demikian, diharapkan PSU Pilgub Papua dapat berjalan lancar, aman, dan menghasilkan pemimpin yang sah dan diterima oleh masyarakat.
Wamendagri menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Undang-undang tersebut mengatur bahwa pembiayaan Pilkada bersumber dari APBD. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dukungan Penuh Pemerintah Pusat
Pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap suksesnya PSU Pilgub Papua. Pendampingan yang diberikan kepada pemerintah provinsi bertujuan untuk memastikan pengelolaan anggaran yang tepat dan akuntabel. Hal ini juga untuk memastikan pelaksanaan PSU sesuai dengan aturan yang berlaku dan terbebas dari kendala.
Dengan adanya komitmen dari semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, diharapkan PSU Pilgub Papua dapat berjalan lancar dan sukses. Suksesnya PSU ini akan memperkuat demokrasi di Papua dan memastikan kepemimpinan yang sah dan bertanggung jawab untuk memimpin Provinsi Papua ke depan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proses PSU sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik.
PSU Pilgub Papua merupakan momentum penting bagi demokrasi di Papua. Suksesnya PSU ini akan menjadi bukti komitmen semua pihak dalam menjaga stabilitas dan keamanan daerah, serta memastikan proses demokrasi berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Harapannya, proses ini dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang dapat membawa kemajuan bagi Provinsi Papua.
Dengan anggaran yang telah disepakati dan dukungan penuh dari pemerintah pusat, diharapkan PSU Pilgub Papua akan berjalan lancar dan sukses. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk memastikan proses ini berjalan sesuai rencana dan menghasilkan pemimpin yang sah dan dapat membawa kemajuan bagi masyarakat Papua.
