Wacana Perluasan Kewajiban Naik Transportasi Umum di DKI Jakarta

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, mengusulkan perluasan kebijakan wajib naik transportasi umum bagi pegawai Dishub DKI dari hanya hari Rabu menjadi setiap hari, guna mendorong penggunaan transportasi publik di Jakarta.

Kebijakan Wajib Naik Transportasi Umum di DKI Jakarta Menuai Usulan Perluasan

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, baru-baru ini menyuarakan perlunya perluasan kebijakan yang mewajibkan pegawai Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta untuk menggunakan angkutan umum. Saat ini, kebijakan tersebut hanya berlaku setiap hari Rabu. Rio berpendapat bahwa kebijakan tersebut perlu diterapkan setiap hari untuk memberikan contoh nyata kepada masyarakat luas.

Rio Sambodo menekankan pentingnya pemerintah daerah memberikan contoh dalam beralih ke transportasi umum. "Sebagus apapun sebuah kebijakan tanpa evaluasi hanya akan menjadi kebijakan basa-basi yang ujungnya sia-sia," ujarnya menanggapi kebijakan yang ada. Ia menambahkan bahwa kesadaran masyarakat untuk beralih ke kendaraan umum masih rendah, dan perlu adanya gebrakan dari pemerintah untuk meningkatkannya.

Menurut Rio, penerapan kebijakan wajib naik transportasi umum setiap hari akan menjadi langkah signifikan dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta. "Pemerintah harus menyiapkan berbagai sarana prasarana yang mampu mendukung langkah penggunaan transportasi umum, tidak hanya untuk hari Rabu, kalau bisa justru untuk hari-hari lainnya," tegasnya.

Rio Sambodo menyatakan dukungannya terhadap kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan transportasi umum. Namun, ia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung. "Dan akan sangat baik bila kebijakan ini juga dibarengi dengan jumlah armada yang memadai. Apalagi pada jam-jam sibuk, maka harus ada semacam simulasi antara jumlah penumpang dengan ketersediaan armada. Sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang di selter-selter transportasi umum yang tersedia," katanya.

Perluasan kebijakan ini, menurut Rio, harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan transportasi umum. Hal ini mencakup ketersediaan armada yang cukup, ketepatan waktu keberangkatan, serta kenyamanan bagi para penumpang. Dengan demikian, masyarakat akan lebih terdorong untuk menggunakan transportasi umum sebagai pilihan utama.

Saat ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah memberlakukan kebijakan wajib naik transportasi umum bagi seluruh pegawainya, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP), setiap hari Rabu. Langkah ini bertujuan untuk memotivasi masyarakat agar beralih ke transportasi publik, yang saat ini sudah menjangkau berbagai wilayah di Jakarta.

Namun, usulan perluasan kebijakan ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dan peningkatan dalam upaya mendorong penggunaan transportasi umum di Jakarta. Perlu adanya evaluasi dan perencanaan yang matang agar kebijakan ini efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Usulan perluasan kebijakan wajib naik transportasi umum bagi pegawai Dishub DKI Jakarta menjadi sorotan penting dalam upaya meningkatkan penggunaan transportasi publik di Ibu Kota. Implementasi kebijakan ini perlu diiringi dengan peningkatan kualitas layanan dan ketersediaan infrastruktur yang memadai agar efektif dan diterima baik oleh masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan kemacetan dan polusi udara di Jakarta.