LIVE

Walhi Desak DPR Tolak Izin Tambang untuk Kampus

Walhi mendesak DPR untuk menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba, karena dikhawatirkan akan menghambat kemerdekaan akademik dan berdampak negatif pada lingkungan.

dpr ri
Walhi mendesak DPR untuk menolak wacana pemberian izin usaha pertambangan kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba, karena dikhawatirkan akan menghambat kemerdekaan akademik dan berdampak negatif pada lingkungan. (©© 2025 Antaranews)

Jakarta, 24 Januari 2024 - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dengan tegas meminta Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk membatalkan rencana pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada perguruan tinggi. Wacana ini muncul dalam revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (RUU Minerba). Walhi khawatir hal tersebut akan mengancam kemerdekaan kampus dan berdampak buruk bagi lingkungan.

Mukri Friyatna, Deputi Eksekutif Nasional Walhi, menyatakan keprihatinannya. Ia menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran vital dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan mencetak generasi penerus bangsa yang cerdas. Kehadiran IUP tambang, menurutnya, justru akan mengalihkan fokus utama kampus dari pendidikan dan penelitian.

"Biarlah kampus tetap independen, jangan dirusak. Memasukkan perguruan tinggi sebagai pengelola tambang sama dengan menjerumuskan dan melemahkan kemerdekaan itu sendiri," tegas Mukri dalam keterangannya kepada ANTARA.

Walhi menilai pemberian IUP kepada kampus berpotensi besar menimbulkan konflik kepentingan. Kebebasan kampus untuk menyampaikan pendapat dan melakukan riset kritis bisa terganggu jika terlibat langsung dalam industri pertambangan yang rentan kontroversi. Independensi kampus, menurut Walhi, sangat krusial dalam menghasilkan pemikiran jernih dan netral.

Lebih lanjut, Mukri menjelaskan bahwa selama ini perguruan tinggi telah mampu berkembang pesat tanpa keterlibatan dalam sektor pertambangan. Prestasi akademik yang dicapai kampus selama ini membuktikan hal tersebut. Ia khawatir jika perguruan tinggi terlibat pertambangan, akan berdampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitar.

"Tambang, apapun ceritanya, tetaplah menghasilkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Kami tidak rela jika kampus harus dibenturkan dengan rakyat atas dampak negatif tambang, jika mereka diberikan hak mengelola tambang," pungkas Mukri.

Oleh karena itu, Walhi secara resmi mendesak DPR RI untuk segera mengurungkan niat tersebut dan memprioritaskan peran kampus dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat tanpa terbebani oleh kepentingan ekonomi sektor pertambangan. Keberlangsungan fungsi utama perguruan tinggi harus dijaga demi masa depan bangsa.

Artikel ini ditulis oleh
Editor Erafzon Saptiyulda AS
E
Reporter Erafzon Saptiyulda AS
Izin Tambang untuk Kampus: DPR Buka Ruang Aspirasi demi Manfaat Rakyat

Ketua DPR RI, Puan Maharani, menilai pemberian izin tambang kepada kampus dalam revisi UU Minerba akan bermanfaat bagi rakyat, dan DPR membuka ruang aspirasi untuk menghindari kesalahpahaman.

konten ai
DPR Buka Peluang Masukan Kampus Terkait Izin Tambang di RUU Minerba

DPR RI akan menerima masukan dari perguruan tinggi terkait rencana pemberian izin usaha pertambangan dalam revisi UU Minerba, demi memastikan partisipasi bermakna dan menepis anggapan pembungkaman kritik.

DPR RI
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
DPR Setujui Revisi UU Minerba: Kampus Tak Lagi Kelola Tambang

Komisi X DPR RI menyambut baik revisi UU Minerba yang menghapus izin pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi, memastikan fokus pada pendidikan dan penelitian, serta mendorong transparansi dalam penyaluran manfaatnya.

#planetantara
RUU Minerba: BUMN, Swasta Dapat Izin Tambang untuk Kampus

Panitia Kerja RUU Minerba DPR mengizinkan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) demi kepentingan perguruan tinggi, sebagai bagian dari revisi UU Minerba yang mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi dan kebut

konten ai
Kemendikbudristek Tunggu Arahan Soal Kampus Kelola Tambang

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menunggu arahan pemerintah dan DPR terkait rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi, kebijakan yang muncul dari revisi RUU Minerba.

Pendidikan
DPR Setujui RUU Minerba Usul Inisiatif DPR: Fokus pada UMKM dan Ormas

Rapat Paripurna DPR menyetujui RUU Perubahan Keempat UU Minerba menjadi RUU usul inisiatif DPR, fokus pada pemberdayaan UMKM, ormas, dan perguruan tinggi dalam pengelolaan pertambangan.

UMKM
DPR Harap Izin Tambang untuk Ormas dan Kampus Berdampak Positif

Anggota DPR RI Muh Haris berharap pemberian izin pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan dan perguruan tinggi memberikan dampak positif bagi masyarakat, lingkungan, dan kemajuan lembaga tersebut, dengan pengelolaan yang transparan dan berkelanjutan.

DPR
DPR Bahas RUU Minerba saat Reses: Sudah Kantongi Izin Pimpinan

Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pembahasan RUU Minerba oleh Baleg DPR saat reses telah mendapat izin pimpinan DPR, meskipun prosesnya terbilang singkat dan sebagian anggota Baleg baru menerima naskah akademik 30 menit sebelum rapat.

RUU Minerba
Kemdikbudristek Hormati Putusan Hukum: Kampus Tak Kelola Tambang Langsung

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) menghormati keputusan revisi UU Minerba yang melarang perguruan tinggi mengelola tambang langsung, alih-alih kampus akan menerima manfaat berupa dana riset dan beasiswa dari pihak

#planetantara
DPR RI Resmi Saahkan UU Minerba Baru: Perubahan Skema IUP dan Peran UMKM

Rapat Paripurna DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba menjadi undang-undang, dengan perubahan skema IUP dan peran serta UMKM.

#planetantara
Kontroversi Izin Tambang untuk Perguruan Tinggi: Masalah Baru di Sektor Minerba?

Anggota Baleg DPR RI, Umbu Kabunang, mempertanyakan rencana pemberian izin tambang kepada perguruan tinggi dalam revisi UU Minerba, karena dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru dan lebih baiknya pemerintah memberikan bantuan dana langsung.

pendidikan tinggi
DPR Setujui RUU Minerba sebagai Usul Inisiatif: Revisi UU Tambang yang Melibatkan Publik

Badan Legislasi DPR menyetujui RUU Minerba sebagai usul inisiatif, membuka jalan revisi UU Minerba yang mengakomodasi putusan MK dan masukan publik, termasuk peran UKM dan Ormas.

Mahkamah Konstitusi