Yusril Tekankan Pentingnya Selaraskan Kebijakan Pusat dan Daerah untuk Hormati HAM

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya selaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam penegakan hukum dan penghormatan HAM, terutama dalam penyelesaian konflik agraria.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Yusril Ihza Mahendra menyampaikan pentingnya penyelarasan kebijakan pusat dan daerah dalam penerapan asas hukum dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Pernyataan ini disampaikan saat beliau menjadi pembicara dalam Retret Pembekalan Kepala Daerah di Lembah Tidar, Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Senin (24/2).

Dalam paparannya, Yusril menjelaskan bahwa permasalahan hukum di daerah sangat beragam, mencakup hukum tata negara dan administrasi negara. Ia menekankan bahwa penyelesaian isu-isu tersebut menjadi tanggung jawab bersama, termasuk aparat struktural seperti kepolisian dan kejaksaan. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi dan efektivitas penegakan hukum di seluruh Indonesia.

Selain itu, Yusril juga menyoroti pentingnya memperhatikan HAM di berbagai daerah, termasuk Papua, serta konflik agraria yang sering terjadi. Pemerintah, tegasnya, harus memastikan kebijakan yang dijalankan tidak melanggar HAM, khususnya dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang banyak terjadi di daerah. Penyelesaian yang adil dan berpihak pada masyarakat menjadi kunci utama.

Dalam kesempatan tersebut, Yusril juga menegaskan pentingnya delapan aset terkait ideologi Pancasila, penguatan demokrasi, dan pembangunan di bidang HAM dan hukum. Materi yang disampaikan dalam retret di Magelang ini lebih berfokus pada aspek kedaerahan dibandingkan pembekalan serupa yang pernah disampaikan di Sentul, Bogor, Jawa Barat.

Retret yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025 ini diikuti oleh 456 kepala daerah dari total 503 kepala daerah yang diundang. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menjelaskan bahwa 47 kepala daerah belum hadir, sementara 6 lainnya telah mengajukan surat izin karena sakit. Meskipun demikian, Bima Arya menekankan pentingnya kehadiran kepala daerah dalam retret ini untuk memastikan sinkronisasi program pusat dan daerah.

Terkait kepala daerah yang berhalangan hadir karena kondisi kesehatan, Bima Arya menjelaskan bahwa mereka diberikan dispensasi khusus. Sebanyak 19 kepala daerah dengan kondisi fisik yang memerlukan perhatian khusus, seperti pascaoperasi, tetap diizinkan hadir dengan pengawasan ketat dan dispensasi pada kegiatan-kegiatan tertentu. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap melibatkan semua kepala daerah dalam upaya penyelarasan kebijakan.

Retret ini bertujuan untuk memastikan keselarasan program pemerintah pusat dengan program pemerintah daerah. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta harmonisasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di seluruh Indonesia. Partisipasi aktif kepala daerah sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut.

Penyelarasan kebijakan pusat dan daerah merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional. Dengan adanya keselarasan, program-program pemerintah dapat berjalan efektif dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Hal ini juga akan memperkuat penegakan hukum dan penghormatan HAM di seluruh wilayah Indonesia.

Konflik agraria dan pelanggaran HAM seringkali terjadi akibat kurangnya koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, retret ini menjadi wadah penting untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Dengan pemahaman yang sama dan komitmen bersama, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang kondusif bagi pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Pentingnya pemahaman dan penerapan asas hukum yang benar menjadi fokus utama dalam retret ini. Dengan pemahaman yang baik tentang hukum, diharapkan kepala daerah dapat menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan aturan yang berlaku, serta dapat mencegah terjadinya pelanggaran hukum dan HAM.

Kehadiran Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra dalam retret ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan terlaksananya penyelarasan kebijakan pusat dan daerah. Harapannya, dengan adanya penyelarasan ini, pembangunan nasional dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien, serta dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Kesimpulannya, retret ini menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, menegakkan hukum, dan menghormati HAM. Partisipasi aktif kepala daerah sangat krusial untuk keberhasilan program-program pembangunan nasional.