Menko Yusril Ihza Mahendra menekankan bahwa kemerdekaan adalah amanah besar bangsa, bukan sekadar hak. Simak bagaimana amanah ini menjadi jembatan menuju Indonesia Emas 2045.

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mengungkap empat filosofi kemerdekaan yang menjadi landasan kerja kementeriannya. Apa saja filosofi Kemerdekaan Kemenko Kumham Imipas tersebut?

Indonesia dan Portugal memulai babak baru dalam kerja sama hukum. Menko Yusril dan Dubes Portugal bahas ekstradisi, MLA, hingga pemindahan narapidana. Apa saja poin pentingnya?

Pemerintah Indonesia dan Filipina mempererat Kerja Sama Hukum Indonesia Filipina, membahas repatriasi narapidana hingga pemberantasan judi online dan perdagangan orang. Apa saja poin kesepakatannya?

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menekankan pentingnya koordinasi antar kementerian untuk menghindari tumpang tindih dalam penanganan HAM, sesuai Perpres Nomor 139 Tahun 2024.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai belum ada urgensi penerbitan Perppu perampasan aset, sementara DPR membuka peluang pembahasan RUU terkait pada tahun ini.

Pemerintah menyatakan kesiapannya untuk membahas RUU Perampasan Aset yang diinisiasi DPR, menunggu finalisasi naskah akademik dan komitmen kuat Presiden Prabowo dalam pemberantasan korupsi.

Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra tegaskan pentingnya prosedur hukum formal sebelum memulangkan napi Inggris, jaga prinsip keadilan dan HAM dalam kerja sama bilateral Indonesia-Inggris.

Pemerintah Indonesia mengajukan banding ke pengadilan Prancis terkait kasus Navayo International AG, yang menyita aset diplomatik Indonesia terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) tahun 2016.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru selesai akhir 2025 untuk mendukung KUHP baru yang berlaku Januari 2026, dengan jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya selaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam penegakan hukum dan penghormatan HAM, terutama dalam penyelesaian konflik agraria.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, optimis Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa dalam 10 hingga 20 tahun mendatang, menanggapi isu pesimisme dan tren emigrasi.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Reynhard Sinaga tidak menjadi prioritas pemulangan narapidana Indonesia dari luar negeri, karena kasusnya yang sangat sensitif.

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra menyatakan menghormati keputusan KPK yang menahan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Menko Yusril Ihza Mahendra menanggapi santai hasil survei yang menilai kinerjanya buruk, menekankan pentingnya kepemimpinan yang berani mengambil keputusan meskipun tidak populer demi masa depan bangsa.

Menko Yusril Ihza Mahendra mengusulkan pembentukan Badan Legislasi Nasional untuk menyelaraskan rancangan undang-undang pemerintah sebelum diajukan ke DPR, guna menghindari inkonsistensi dan memastikan keselarasan antar-RUU.

Menteri Yusril Ihza Mahendra menyatakan Indonesia dapat menindak pejabat asing yang terlibat suap jika bergabung dengan OECD, seiring komitmen Indonesia dalam memberantas korupsi dan memperbarui regulasi.

Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan proses pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto telah memasuki tahap finalisasi oleh Menkumham, dengan fokus pada narapidana politik non-bersenjata, lansia, sakit keras, dan lainnya.

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyatakan kemungkinan Reynhard Sinaga, terpidana kasus penyerangan seksual di Inggris, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan jika dideportasi ke Indonesia, guna keamanan dan antisipasi masalah baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, memastikan Encer Nurjaman alias Hambali, mantan tokoh JI yang ditahan di Guantanamo, tetap berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), meskipun ia diketahui menggunakan banyak paspor.