Menko Kumham Yusril Ihza Mahendra tegaskan pentingnya prosedur hukum formal sebelum memulangkan napi Inggris, jaga prinsip keadilan dan HAM dalam kerja sama bilateral Indonesia-Inggris.

Pemerintah Indonesia mengajukan banding ke pengadilan Prancis terkait kasus Navayo International AG, yang menyita aset diplomatik Indonesia terkait proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan) tahun 2016.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menargetkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru selesai akhir 2025 untuk mendukung KUHP baru yang berlaku Januari 2026, dengan jaminan atas Hak Asasi Manusia (HAM).

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan KUHAP baru akan menjamin hak asasi manusia dan kepastian hukum di Indonesia dengan membatasi masa status tersangka maksimal dua tahun.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, mengajak HMI untuk berperan strategis dalam pembangunan bangsa, mencetak pemimpin masa depan yang berintegritas dan memiliki visi kebangsaan yang kuat.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa UU Pemindahan Narapidana dirancang untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi pertukaran dan pemindahan narapidana, bukan hanya bergantung pada diskresi Presiden.

Pemerintah tengah merancang undang-undang baru untuk mengatur pemulangan narapidana ke negara asal, guna mengatasi celah hukum dan memperkuat kerja sama internasional.

Menko Yusril Ihza Mahendra meminta penyempurnaan Renstra Kemenko Kumham 2025-2029 agar lebih efektif dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Indonesia, mencakup koordinasi dengan lembaga lain.

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra berjanji akan meninjau kembali permohonan pemindahan tiga narapidana Bulgaria dari Yogyakarta, mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan nasional Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Hukum dan HAM, Yusril Ihza Mahendra, berjanji akan meninjau kembali permohonan pemindahan tiga narapidana Bulgaria dari Yogyakarta, mempertimbangkan prinsip keadilan dan kepentingan nasional Indonesia.

Menko Yusril Ihza Mahendra menyatakan proses pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto telah memasuki tahap finalisasi oleh Menkumham, dengan fokus pada narapidana politik non-bersenjata, lansia, sakit keras, dan lainnya.

Menko Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menyatakan kemungkinan Reynhard Sinaga, terpidana kasus penyerangan seksual di Inggris, dipindahkan ke Lapas Nusakambangan jika dideportasi ke Indonesia, guna keamanan dan antisipasi masalah baru.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, Yusril Ihza Mahendra, memastikan Encer Nurjaman alias Hambali, mantan tokoh JI yang ditahan di Guantanamo, tetap berstatus Warga Negara Indonesia (WNI), meskipun ia diketahui menggunakan banyak paspor.

Menko Yusril tegaskan komitmen pemerintah untuk memperhatikan WNI yang dihukum di luar negeri, khususnya Malaysia dan Arab Saudi, setelah menyelesaikan pemindahan narapidana asing.

Menteri Koordinator Yusril Ihza Mahendra menegaskan status warga negara Indonesia (WNI) Paulus Tannos saat melakukan korupsi KTP-el, sehingga proses ekstradisi dari Singapura tetap berlanjut.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Yusril Ihza Mahendra, bersyukur atas peningkatan signifikan citra penegakan hukum Indonesia dalam tiga bulan terakhir pemerintahan Presiden Prabowo, meskipun tantangan masih ada.

Pemerintah akan segera membentuk Undang-Undang Transfer of Prisoners untuk mengatur pemindahan narapidana, menyusul beberapa kasus pemindahan narapidana asing yang dilakukan berdasarkan diskresi Presiden.