Menko Yusril Hormati Penahanan Hasto Kristiyanto oleh KPK

Menko Polhukam Yusril Ihza Mahendra menyatakan menghormati keputusan KPK yang menahan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, terkait kasus dugaan suap PAW anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Jakarta, 20 Februari 2024 - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, pada Kamis sore. Penahanan ini terkait perannya dalam kasus dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan. Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Yusril Ihza Mahendra, menyatakan pemerintah menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Hasto Kristiyanto, yang juga politisi asal Yogyakarta, meninggalkan Gedung Merah Putih KPK dengan mengenakan rompi tahanan dan tangan terborgol. Sebelumnya, ia menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menegaskan penyelidikan ini murni penegakan hukum dan bukan politisasi.

Pernyataan Yusril disampaikan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Ia menekankan pentingnya menjaga independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum dan menghormati hak-hak tersangka, termasuk hak untuk mendapatkan pembelaan hukum.

Sikap Pemerintah Terkait Penahanan Hasto

Menko Yusril menyatakan pemerintah tidak akan mengintervensi proses hukum yang dilakukan KPK. "Kita hormati keputusan yang diambil oleh KPK," ujarnya. Ia mengaku tidak mengetahui detail perkembangan penahanan Hasto, namun menegaskan KPK memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan tugasnya, termasuk menahan tersangka dan mencegah bepergian ke luar negeri.

Yusril juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. "Orang yang ditahan dapat menghubungi pengacara untuk melakukan upaya-upaya hukum guna memastikan penegakan hukum yang benar," tambahnya. Menurutnya, proses hukum harus berjalan adil, di mana KPK dapat menjalankan tugasnya, sementara tersangka berhak mendapatkan pembelaan hukum yang layak.

Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa "KPK boleh melakukan ini, tapi dia juga bisa menggunakan lawyer untuk juga membela kepentingan hukumnya. Jadi kalau saya melihatnya dari segi itu," menunjukkan keseimbangan antara kewenangan penegak hukum dan hak-hak tersangka.

KPK Tegaskan Penegakan Hukum Tanpa Muatan Politik

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, secara tegas membantah adanya politisasi dalam proses hukum terhadap Hasto Kristiyanto. "Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan," tegas Tessa. Pernyataan ini bertujuan untuk memastikan publik bahwa proses hukum berjalan objektif dan berdasarkan fakta hukum yang ada.

Penahanan Hasto Kristiyanto menjadi sorotan publik mengingat posisinya sebagai Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan. Namun, KPK berkomitmen untuk tetap menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.

Proses hukum yang sedang berlangsung ini akan terus dipantau oleh berbagai pihak. Publik menantikan perkembangan selanjutnya dan berharap proses hukum berjalan transparan dan akuntabel, serta menjunjung tinggi asas keadilan.

Dengan ditegaskannya komitmen KPK untuk menegakkan hukum tanpa muatan politik, diharapkan masyarakat dapat mempercayai proses hukum yang sedang berlangsung. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan memastikan tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

Penjelasan Lebih Lanjut Mengenai Kasus

• Hasto Kristiyanto ditahan atas dugaan suap pengurusan PAW anggota DPR.
• Ia juga diduga terlibat dalam perintangan penyidikan.
• KPK menegaskan proses hukum berjalan tanpa muatan politik.
• Pemerintah menghormati proses hukum yang dilakukan KPK.