Gubernur Jambi memastikan situasi kondusif pasca bentrokan antara Suku Anak Dalam (SAD) dan perusahaan perkebunan di Tebo, Jambi, yang mengakibatkan satu korban jiwa; solusi telah ditemukan dan proses hukum terus berjalan.

Rektor Unand, Efa Yonnedi, mendorong peneliti Indonesia, khususnya di Unand, untuk memprioritaskan riset lintas sektor guna mengatasi kompleksitas permasalahan nasional seperti konflik agraria dan menarik investasi.

Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, segera menindaklanjuti laporan dugaan jual beli lahan ilegal yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan kerusakan lingkungan.

ELSAM dan organisasi sipil di Kalimantan Barat mendorong pelokalan standar bisnis dan HAM di perkebunan sawit untuk mengatasi konflik agraria dan dampak lingkungan.

Kementerian Transmigrasi berkomitmen menghormati identitas dan sejarah kampung tua di Barelang, Kepri, dan menawarkan insentif program transmigrasi tanpa relokasi bagi warga yang memiliki status tanah jelas.

Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur menggelar demonstrasi di Balai Kota Jakarta, menolak penggusuran dan meminta penerbitan sertifikat tanah atas lahan yang telah mereka huni selama lebih dari 20 tahun.

Komisi II DPR mendesak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk menindak tegas kepala kantor pertanahan (Kantah) yang absen dalam rapat kerja membahas konflik agraria.

Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, mendesak Kementerian ATR/BPN untuk menyeimbangkan investasi dengan hak-hak rakyat atas tanah adat dan ulayat guna mencegah konflik agraria dan memastikan kepastian hukum.

Walhi Sulteng mengecam keras intimidasi dan penangkapan paksa petani sawit, Adhar Ompo, oleh PT SPN di Morowali Utara, serta mendesak penyelesaian konflik lahan secara perdata.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat optimistis pengesahan RUU ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat adat Indonesia.