Kementerian Transmigrasi berkomitmen menghormati identitas dan sejarah kampung tua di Barelang, Kepri, dan menawarkan insentif program transmigrasi tanpa relokasi bagi warga yang memiliki status tanah jelas.

Aliansi Perjuangan Warga Kebon Sayur menggelar demonstrasi di Balai Kota Jakarta, menolak penggusuran dan meminta penerbitan sertifikat tanah atas lahan yang telah mereka huni selama lebih dari 20 tahun.

Komisi II DPR mendesak Menteri ATR/BPN Nusron Wahid untuk menindak tegas kepala kantor pertanahan (Kantah) yang absen dalam rapat kerja membahas konflik agraria.

Anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus, mendesak Kementerian ATR/BPN untuk menyeimbangkan investasi dengan hak-hak rakyat atas tanah adat dan ulayat guna mencegah konflik agraria dan memastikan kepastian hukum.

Walhi Sulteng mengecam keras intimidasi dan penangkapan paksa petani sawit, Adhar Ompo, oleh PT SPN di Morowali Utara, serta mendesak penyelesaian konflik lahan secara perdata.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat optimistis pengesahan RUU ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan menyejahterakan masyarakat adat Indonesia.

Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat menggandeng tokoh agama untuk sosialisasi dan percepatan pengesahan RUU yang telah melalui pembahasan selama 15 tahun, demi melindungi hak dan tanah adat serta hutan Indonesia.

DPRD Mahakam Ulu mengunjungi BPN Kaltim untuk mencari solusi sengketa lahan perkebunan sawit antara warga dan perusahaan di Kampung Wana Pariq dan Tri Pariq Makmur, yang melibatkan izin usaha perkebunan sejak tahun 2012.

Anggota DPR RI mendesak Kementerian ATR/BPN untuk segera menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Barat yang melibatkan masyarakat dan perusahaan perkebunan besar, khususnya dugaan penyerobotan lahan dan ketidakadilan skema plasma.

Pemerintah Provinsi Banten berkomitmen menyelesaikan permasalahan hukum lahan untuk memastikan kelancaran Proyek Strategis Nasional (PSN) dan mencegah konflik agraria.