Kondusif Usai Bentrokan SAD dan Perusahaan di Tebo, Jambi: Gubernur Pastikan Solusi Ditemukan
Gubernur Jambi memastikan situasi kondusif pasca bentrokan antara Suku Anak Dalam (SAD) dan perusahaan perkebunan di Tebo, Jambi, yang mengakibatkan satu korban jiwa; solusi telah ditemukan dan proses hukum terus berjalan.
Bentrokan antara Suku Anak Dalam (SAD) dan pihak keamanan sebuah perusahaan perkebunan di Kabupaten Tebo, Jambi, pada Selasa, 29 Mei 2023, telah mengakibatkan satu korban jiwa dari pihak SAD. Kejadian yang berlokasi di dekat jembatan Sungai Kemang, Desa Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, diduga dipicu oleh masalah pencurian buah sawit. Namun, Gubernur Jambi, Al Haris, memastikan bahwa situasi di lokasi telah kondusif pada Kamis, 1 Juni 2023.
"Saya dapat informasi dari Kepala Kesbangpol, sudah ada solusi dan kondisi di sana telah kondusif hari ini," ungkap Gubernur Al Haris. Pernyataan ini memberikan kepastian bahwa upaya penyelesaian konflik telah membuahkan hasil dan situasi kembali terkendali. Pemerintah Provinsi Jambi berperan aktif dalam meredakan konflik dan mencari solusi yang diterima semua pihak.
Konflik antara SAD dan perusahaan perkebunan bukanlah hal baru di Jambi. Gubernur mengakui hal ini dan menekankan pentingnya keterlibatan semua pemangku kepentingan dalam menyelesaikan masalah, termasuk aparat keamanan, pemerintah daerah, perusahaan, masyarakat SAD, dan tokoh adat. Proses mediasi dan negosiasi menjadi kunci dalam mencari titik temu dan perdamaian.
Penyelesaian Konflik dan Proses Hukum
Gubernur Al Haris menjelaskan bahwa biasanya, penyelesaian konflik serupa berakhir dengan perdamaian. "Biasanya kesepakatan akhir dari permasalahan ini adalah perdamaian dimana hal ini merupakan dinamika dalam kehidupan, maka dari itu tinggal lagi peran pemerintah dan pemangku kepentingan meluruskan masalah ini," jelasnya. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan konflik secara damai dan berkeadilan.
Meskipun telah tercapai kesepakatan damai, proses hukum tetap berjalan. Polres Tebo telah menangkap dua orang sekuriti perusahaan yang diduga sebagai pelaku dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Penangkapan ini menunjukkan keseriusan aparat penegak hukum dalam mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban.
Pemerintah Provinsi Jambi juga akan menyelidiki kronologis kejadian secara menyeluruh. Hal ini termasuk mempertimbangkan kemungkinan pemberlakuan hukum adat dalam penyelesaian konflik ini, mengingat latar belakang budaya dan kearifan lokal masyarakat SAD. Pendekatan yang holistik dan mempertimbangkan aspek hukum positif dan hukum adat diharapkan dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak.
Kronologi dan Tindak Lanjut
Bentrokan terjadi di Desa Betung Bedarah Barat, tepatnya di dekat jembatan Sungai Kemang. Dugaan awal menyebutkan bahwa konflik dipicu oleh pencurian buah sawit. Namun, penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian diperlukan untuk mengungkap secara detail kronologi kejadian dan motif di balik bentrokan tersebut.
Dengan telah tertangkapnya para tersangka dan upaya pemerintah dalam menciptakan suasana kondusif, diharapkan kejadian serupa dapat dicegah di masa mendatang. Pentingnya dialog dan kerjasama antara perusahaan perkebunan dan masyarakat SAD dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi fokus utama dalam mencegah konflik serupa. Pemerintah Provinsi Jambi diharapkan dapat memfasilitasi dialog dan kerjasama tersebut secara berkelanjutan.
Kejadian ini menjadi pengingat pentingnya memperhatikan hak-hak masyarakat adat dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil dan berkelanjutan. Perlindungan terhadap masyarakat adat dan penghormatan terhadap hukum adat perlu menjadi prioritas utama dalam pembangunan di Provinsi Jambi.
Ke depannya, perlu adanya mekanisme yang lebih efektif untuk mencegah konflik serupa. Hal ini dapat berupa peningkatan komunikasi dan koordinasi antara perusahaan, masyarakat SAD, dan pemerintah daerah. Selain itu, perlu juga adanya program pemberdayaan masyarakat SAD agar mereka dapat memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber daya ekonomi dan mengurangi potensi konflik.
