Gubernur Jambi memastikan situasi kondusif pasca bentrokan antara Suku Anak Dalam (SAD) dan perusahaan perkebunan di Tebo, Jambi, yang mengakibatkan satu korban jiwa; solusi telah ditemukan dan proses hukum terus berjalan.

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, memberikan dukungan penuh terhadap Kongres Mbaso yang bertujuan memperkuat nilai-nilai kearifan lokal dan melestarikan budaya daerah di tengah perkembangan zaman.

Kejari Lombok Tengah selesaikan kasus pencurian ayam dengan menerapkan keadilan restoratif (RJ), tersangka PI membayar denda Rp490.000 sebagai bentuk perdamaian.

Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat dinilai penting untuk menyeimbangkan hukum adat dan negara, melindungi hak masyarakat adat, dan melestarikan lingkungan hidup.

Wakil Menteri Hukum dan HAM menyerap aspirasi para raja adat di Maluku terkait pengelolaan negeri adat dan mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hieriej, menerima gelar adat tertinggi 'Matua Matakau Amano Lopurisa Uritalai' dari Raja Negeri Rutong, Ambon, sebagai simbol tanggung jawab besar dalam menjaga hukum adat dan kesejahteraan masyarakat.

Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dinilai penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memberikan keadilan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam seperti air.

Pemkab Badung dan Kejari Badung berkoordinasi untuk meluncurkan Bale Paruman Adhyaksa, program layanan hukum berbasis desa adat yang bertujuan mempermudah penyelesaian masalah hukum di masyarakat Bali.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat memastikan tanah ulayat bersertifikat resmi tak bisa dijual sepihak; penjualan memerlukan kesepakatan seluruh nama tertera dalam sertifikat.

Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Agung terkait bebadan hukum Keraton Surakarta Hadiningrat, termasuk jabatan Pangageng Sasono Wilopo.