Wakil Menteri Hukum dan HAM menyerap aspirasi para raja adat di Maluku terkait pengelolaan negeri adat dan mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat.

Wakil Menteri Hukum dan HAM RI, Edward Omar Sharif Hieriej, menerima gelar adat tertinggi 'Matua Matakau Amano Lopurisa Uritalai' dari Raja Negeri Rutong, Ambon, sebagai simbol tanggung jawab besar dalam menjaga hukum adat dan kesejahteraan masyarakat.

Pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat (MHA) dinilai penting untuk melindungi hak-hak masyarakat adat dan memberikan keadilan, khususnya terkait pengelolaan sumber daya alam seperti air.

Pemkab Badung dan Kejari Badung berkoordinasi untuk meluncurkan Bale Paruman Adhyaksa, program layanan hukum berbasis desa adat yang bertujuan mempermudah penyelesaian masalah hukum di masyarakat Bali.

Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Sumatera Barat memastikan tanah ulayat bersertifikat resmi tak bisa dijual sepihak; penjualan memerlukan kesepakatan seluruh nama tertera dalam sertifikat.

Lembaga Dewan Adat (LDA) Keraton Solo meminta semua pihak menghormati putusan Mahkamah Agung terkait bebadan hukum Keraton Surakarta Hadiningrat, termasuk jabatan Pangageng Sasono Wilopo.

Kepala Desa se-Indonesia, tergabung dalam Desa Bersatu, menyatakan siap bertransformasi menuju desa mandiri dan mendukung penuh program pemerintah untuk kemajuan desa.

Anggota DPD RI Agustin Teras Narang mendorong pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat adat, bukan hanya sebatas pengakuan hak.

Pemerintah Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah, mengesahkan Perda baru untuk memperkuat peran dan fungsi kelembagaan Adat Dayak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Polres Buru Selatan bertransformasi dalam menangani kekerasan seksual, mengubah pendekatan kekeluargaan menjadi penegakan hukum tegas, meskipun masih menghadapi kendala fasilitas dan koordinasi.