PHRI Desak Pemerintah Prioritaskan Pariwisata untuk Perekonomian Nasional

PHRI meminta pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas utama dalam pembangunan ekonomi nasional, bukan sekadar pelengkap, guna menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing Indonesia.

Jakarta, 11 Februari 2024 - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mendesak pemerintah untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Ketua Umum PHRI, Hariyadi B. Sukamdani, dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) XVIII PHRI.

Dalam sambutannya, Hariyadi menekankan pentingnya dukungan pemerintah untuk memajukan sektor pariwisata Indonesia agar mampu bersaing dengan negara-negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia. Ia menyatakan, "Kita harus menunjukkan kepada masyarakat bahwa pariwisata adalah prioritas." Pernyataan ini disampaikan di tengah ketidakpastian geopolitik global dan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Hariyadi menyinggung situasi geopolitik global yang kurang kondusif, mencontohkan kebijakan ketat pemerintahan AS di bawah Presiden Donald Trump yang menimbulkan kekhawatiran di berbagai sektor. Di dalam negeri, tekanan terhadap APBN juga menjadi perhatian serius. Ia menambahkan, "Tantangan ini harus kita jawab dengan baik. Kami yakin para pelaku pariwisata memiliki resiliensi yang kuat untuk menghadapi rintangan," katanya.

Oleh karena itu, PHRI meminta pemerintah untuk memberikan perhatian politik yang serius terhadap sektor pariwisata, bukan hanya sebagai sektor tambahan. "Pariwisata bukan aksesori, tetapi pilar penting perekonomian," tegas Hariyadi. Ia optimistis, dengan komitmen bersama, Indonesia dapat menyamai negara-negara kompetitor di bidang pariwisata.

Hariyadi juga menyoroti dampak positif pariwisata terhadap perekonomian dan pendapatan negara. Selain kontribusi langsung terhadap pendapatan, pariwisata juga menawarkan keindahan destinasi wisata dan pengalaman menarik, seperti yang ditawarkan Taman Safari Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa pengembangan sektor pariwisata membutuhkan waktu dan pendampingan pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan pelaku usaha di sektor ini.

Ia menambahkan bahwa pengembangan sumber daya manusia di sektor pariwisata juga penting. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan pendampingan agar pelaku usaha pariwisata dapat meningkatkan kualitas layanan dan daya saing. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan sektor pariwisata dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Pernyataan PHRI ini menjadi sorotan penting bagi pemerintah. Desakan untuk menjadikan pariwisata sebagai prioritas utama bukan hanya sekedar wacana, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Dukungan pemerintah yang komprehensif, mulai dari kebijakan hingga pendampingan, sangat krusial untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, sektor pariwisata dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.