PP Penanganan Judi Online Masih Diproses, Pemerintah Kejar Penyelesaian

Dirjen KPM, Fifi Aleyda Yahya, menyatakan penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) penanganan judi online masih berproses, ditargetkan rampung dalam waktu dekat sesuai arahan Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatasi maraknya judi online di Indonesia. Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Kominfo, Fifi Aleyda Yahya, memberikan konfirmasi terbaru mengenai perkembangan penyusunan PP tersebut. Proses penyusunan PP ini dilakukan sebagai upaya menciptakan ruang digital yang lebih aman, terutama bagi anak-anak.

Fifi Aleyda Yahya, dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu, 5 Maret 2024, menyatakan bahwa penyusunan PP penanganan judi online masih dalam tahap proses. Ia meminta doa dan dukungan masyarakat agar PP tersebut dapat segera diselesaikan. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas pertanyaan mengenai perkembangan terbaru terkait regulasi penanganan judi online yang tengah digodok pemerintah.

Langkah pemerintah untuk membuat PP ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, Menteri Kominfo, Meutya Hafid, menyampaikan bahwa Presiden menekankan perlunya regulasi yang lebih tegas untuk memberantas judi online. Hal ini disampaikan setelah pertemuan terbatas di Istana Kepresidenan pada Senin, 17 Februari 2024.

Meskipun belum ada tanggal pasti penyelesaian, Fifi Aleyda Yahya menyatakan bahwa penyelesaian PP tersebut diharapkan dapat dilakukan dalam waktu dekat. Hal ini sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan komitmen Menteri Kominfo, Meutya Hafid. Target penyelesaian yang ‘dalam waktu dekat’ ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengatasi masalah judi online yang semakin meresahkan.

Pemerintah menyadari bahwa pemblokiran situs judi online, yang telah mencapai hampir satu juta situs, belum cukup efektif untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh. Oleh karena itu, pembuatan PP ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat dan komprehensif untuk memberantas judi online di Indonesia. Diharapkan PP ini akan menjadi solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Proses penyusunan PP ini melibatkan berbagai pihak terkait. Kerja sama dan kolaborasi antar lembaga pemerintah, seperti kepolisian dan kejaksaan, akan terus diperkuat untuk memastikan efektivitas regulasi yang akan diterapkan nantinya. Dengan demikian, diharapkan PP ini mampu memberikan dampak signifikan dalam pemberantasan judi online di Indonesia.

Sebelum adanya PP ini, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk membatasi akses dan aktivitas judi online. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah pemblokiran situs-situs judi online. Namun, upaya ini dirasa belum cukup efektif karena situs-situs judi online terus bermunculan.

Oleh karena itu, pemerintah berupaya untuk menciptakan regulasi yang lebih kuat dan komprehensif melalui penyusunan PP ini. Dengan adanya payung hukum yang jelas, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku judi online dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan efek jera. Hal ini juga diharapkan dapat melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari bahaya judi online.

Pendekatan kolaboratif dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian dan kejaksaan, terus diperkuat untuk memastikan efektivitas regulasi yang akan diterapkan. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang dibuat dapat diimplementasikan dengan baik dan memberikan hasil yang maksimal dalam memberantas judi online.

Penyelesaian PP ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam mengatasi masalah judi online di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang kuat dan komprehensif, diharapkan aktivitas judi online dapat ditekan dan masyarakat dapat terlindungi dari dampak negatifnya.

Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penanganan judi online masih dalam proses. Pemerintah, di bawah arahan Presiden Prabowo Subianto dan komitmen Menteri Kominfo Meutya Hafid, berupaya menyelesaikan PP ini dalam waktu dekat. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menciptakan ruang digital yang aman dan memberantas judi online secara efektif.