PP Tunas: Perisai Pengguna Digital Indonesia, Tak Hanya untuk Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) hadir sebagai payung hukum bagi keamanan digital seluruh pengguna internet di Indonesia, tak hanya anak-anak.

Jakarta, 2 Mei 2025 (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Meutya Hafid menjelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) bukan hanya melindungi anak-anak, tetapi juga seluruh pengguna ruang digital di Indonesia. Meskipun difokuskan pada keselamatan anak di dunia maya, PP Tunas berkontribusi pada terciptanya ekosistem digital yang lebih aman dan nyaman bagi semua.

Dalam sebuah siniar di Jakarta, Jumat lalu, Menkominfo Meutya Hafid menyatakan, "Ketika keamanan ekosistem digital diperkuat, yang diuntungkan bukan hanya anak-anak, tapi juga semua orang yang berada di ranah digital. Kita ingin semua pihak nyaman, karena aturannya jelas seperti aturan main di pasar."

Data terbaru menunjukkan bahwa 48 persen pengguna internet Indonesia berusia di bawah 18 tahun, kelompok rentan yang sering menjadi sasaran kejahatan digital. Oleh karena itu, kehadiran PP Tunas sangat krusial untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman.

PP Tunas dirancang untuk membatasi penyebaran konten negatif yang membahayakan anak-anak di dunia maya. Aturan ini mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk melakukan penyaringan konten berbahaya, menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah diakses, serta memastikan proses perbaikan yang cepat dan transparan.

Selain itu, PP Tunas juga mengatur kewajiban PSE untuk memverifikasi usia pengguna dan menerapkan pengamanan teknis untuk meminimalisir risiko paparan konten negatif. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenai sanksi, mulai dari administratif hingga pemutusan akses platform.

Lebih lanjut, Menkominfo menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah dengan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah mendorong komitmen bersama dari seluruh penyedia platform digital untuk mematuhi peraturan dan membuka dialog untuk penyempurnaan regulasi.

"Platform digital harus siap menerima kritik. Banyak dari mereka yang niatnya baik dan kita hargai itu. Tapi negara tetap harus hadir mengatur ketika ada yang menyalahgunakan ruang digital," tegas Meutya Hafid.

Implementasi PP Tunas diharapkan tidak hanya melindungi anak-anak, tetapi juga meningkatkan keamanan dan kenyamanan seluruh pengguna internet di Indonesia. Dengan adanya regulasi yang jelas dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan dapat mengurangi kejahatan siber dan menciptakan lingkungan digital yang lebih positif.

PP Tunas juga mendorong peningkatan kerja sama antara pemerintah dan penyedia platform digital. Kerjasama ini penting untuk memastikan regulasi yang efektif dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan tren di dunia maya. Dengan demikian, diharapkan terciptanya ekosistem digital yang sehat, aman, dan bertanggung jawab.

Selain itu, peningkatan literasi digital juga menjadi bagian penting dalam upaya melindungi pengguna internet. Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan digital dan cara melindungi diri dari kejahatan siber. Hal ini akan melengkapi upaya perlindungan yang diberikan oleh PP Tunas.

PP Tunas merupakan langkah signifikan pemerintah dalam melindungi pengguna ruang digital di Indonesia, khususnya anak-anak. Namun, keberhasilan peraturan ini sangat bergantung pada kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, penyedia platform digital, dan masyarakat. Dengan komitmen bersama, diharapkan PP Tunas dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, nyaman, dan bertanggung jawab bagi seluruh pengguna internet di Indonesia.