8 Koperasi Bermasalah Rugikan Anggota Rp26 Triliun
Menteri Koperasi mengungkapkan kerugian hingga Rp26 triliun akibat delapan koperasi bermasalah, dengan kasus terbesar berasal dari KSP Indosurya Cipta dan KSP Sejahtera Bersama, dan pemerintah membentuk Satgas untuk menangani masalah ini.

Kerugian Besar Akibat Koperasi Bermasalah
Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, baru-baru ini mengumumkan bahwa delapan koperasi di Indonesia telah merugikan anggotanya hingga mencapai Rp26 triliun. Pengumuman ini disampaikan dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 30 Januari 2024. Pemerintah kini tengah menangani kasus ini melalui Satuan Tugas (Satgas) Revitalisasi Koperasi Bermasalah.
Besarnya Kerugian di Setiap Koperasi
Beberapa koperasi yang paling terkena dampak termasuk Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya Cipta dengan kerugian mencapai Rp13,8 triliun, disusul KSP Sejahtera Bersama yang merugikan anggota hingga Rp8,6 triliun. KSP Intidana mencatat kerugian Rp930 miliar, Koperasi Lima Garuda Rp570 miliar, dan Koperasi Timur Pratama Indonesia Rp400 miliar. Kerugian juga dialami KSP Pracico Inti Utama (Rp623 miliar), KSP Pracico Inti Sejahtera (Rp763 miliar), dan Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa (Rp226 miliar).
Dampak bagi Anggota Koperasi
Menkop Budi Arie Setiadi menyoroti dampak buruk yang dialami anggota koperasi, terutama para pensiunan yang menaruh dana pensiun mereka. "Kasihan masyarakat, kasihan para anggota koperasi ini karena itu banyak uang pensiunan, hari tuanya yang dimasukkan ke koperasi malah tidak dipertanggungjawabkan oleh koperasi-koperasi ini," ungkap Menkop Budi Arie.
Upaya Pemerintah dalam Penanganan Masalah
Pemerintah berupaya keras untuk menyelesaikan permasalahan ini. Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah telah dibentuk dan berkolaborasi dengan berbagai lembaga seperti Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengoordinasikan langkah-langkah penanganan koperasi bermasalah dan memprioritaskan pengembalian simpanan anggota.
Tugas dan Tujuan Satgas
Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah berperan sebagai Tim Ad Hoc antar Kementerian/Lembaga. Tujuan utama Satgas adalah menyelesaikan permasalahan koperasi bermasalah dengan fokus utama pada pembayaran simpanan anggota. Satgas juga bertujuan untuk memastikan koperasi dapat beroperasi kembali secara normal dan transparan, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.
Langkah Cepat Satgas
Sejak dibentuk, Satgas langsung bekerja untuk menyelesaikan permasalahan koperasi yang ada. Hal ini disampaikan Menkop Budi Arie Setiadi pada keterangannya di Jakarta pada Sabtu, 25 Januari 2024. "Satgas ini akan langsung bekerja," tegasnya.
Kesimpulan
Kasus delapan koperasi bermasalah yang merugikan anggotanya hingga Rp26 triliun menjadi sorotan. Pemerintah melalui Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, mengembalikan simpanan anggota, dan memastikan koperasi beroperasi secara transparan dan bertanggung jawab.