Aceh Butuh Infrastruktur untuk Tarik Investor, Kata Bea Cukai
Bea Cukai Aceh menyoroti perlunya peningkatan infrastruktur, seperti pelabuhan dan bandara, untuk meningkatkan aktivitas bisnis dan menarik investasi di Aceh.
Kepala Kanwil Bea Cukai Aceh, Safuadi, menyarankan pemerintah Aceh untuk fokus membangun infrastruktur penunjang bisnis guna menarik investor. Pernyataan ini disampaikan di Aceh Besar, Jumat (18/1), menanggapi kurang maksimalnya aktivitas bisnis di Aceh karena infrastruktur yang belum memadai.
Safuadi menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur yang memadai, bukan membebankan biaya pembangunan kepada para pengusaha. Ia mencontohkan Pelabuhan Malahayati yang hanya memiliki kedalaman 6-8 meter, sehingga hanya dapat menampung kapal bermuatan 30.000 ton. Sementara itu, kapal kargo modern umumnya berkapasitas di atas 50.000 ton. Ini menghambat kedatangan kapal-kapal besar yang membawa barang dagangan.
Lebih lanjut, Safuadi menyoroti panjang landasan pacu Bandara Syekh Hamzah Fansyuri yang hanya 1.400 meter, idealnya 2.500 meter, untuk menunjang penerbangan kargo. Begitu pula Bandara Lasikin Simeulue dengan panjang 1.710 meter, perlu diperpanjang hingga 2.500 meter untuk memfasilitasi pengiriman hasil laut seperti lobster langsung ke pasar internasional, misalnya Jepang atau Uni Emirat Arab.
Selain itu, Safuadi juga menyarankan agar pengembangan bandara di Aceh tidak hanya berfokus pada lalu lintas penumpang, tetapi juga meningkatkan pergerakan barang. Menurutnya, pertumbuhan industri dan ekonomi bergantung pada pergerakan barang, uang, dokumen, orang, dan pasar. Kelima faktor ini harus terintegrasi agar perekonomian Aceh tumbuh.
Pemerintah Aceh, kata Safuadi, perlu menyediakan infrastruktur pendukung bisnis dan tidak membebani para investor. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan pengusaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Aceh. Ketiga pihak harus bekerja sama agar Aceh dapat bangkit secara ekonomi.
Saat ini, gagasan dari akademisi sudah ada, harapan dari pengusaha pun sudah tersampaikan. Sekarang, tinggal bagaimana pemerintah Aceh mengambil peran untuk mewujudkan infrastruktur yang dibutuhkan guna menarik minat investor dan menumbuhkan ekonomi lokal.
