Airlangga: Strategi Jitu Jaga Pertumbuhan Ekonomi RI di Tengah Dinamika Global
Menko Airlangga paparkan langkah strategis pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia, termasuk FTA dengan GCC dan hilirisasi, untuk mencapai target pertumbuhan 8 persen di 2025.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, baru-baru ini memaparkan sejumlah langkah strategis untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Ia menekankan bahwa kinerja ekonomi Indonesia tetap solid dan lebih baik dibandingkan banyak negara lain. Hal ini disampaikannya dalam keterangan resmi di Jakarta pada Kamis.
Airlangga menyatakan, "Kalau kita lihat PDB kita itu berdasarkan PPP, Purchasing Power Parity, maka kita punya PDB tiga kali lebih besar. Berdasarkan indeks apa yang dibeli oleh konsumsi, nilai ekonomi kita itu 4,8 triliun dolar AS. Berarti hari ini secara realitas, kita ini nomor delapan ekonomi terkuat di dunia."
Penjelasan tersebut menunjukkan optimisme pemerintah terhadap kekuatan ekonomi Indonesia. Langkah-langkah strategis yang diuraikannya bertujuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius di tahun-tahun mendatang.
Langkah Strategis Penguatan Ekonomi Indonesia
Salah satu langkah kunci yang diutarakan Airlangga adalah upaya Indonesia untuk bergabung dalam perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan negara-negara Gulf Cooperation Council (GCC), meliputi Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, dan Qatar. Total ekonomi negara-negara GCC mencapai sekitar 2 triliun dolar AS dengan populasi 50 juta jiwa.
Dengan bergabungnya Indonesia dalam FTA ini, potensi ekonomi Indonesia akan semakin meningkat. Airlangga menambahkan, "Jadi Indonesia sedang bicara untuk masuk dalam FTA dengan GCC, maka Indonesia menambahkan kepada ekonomi itu 1,3 triliun dolar AS, plus 280 juta penduduk. Jadi itu yang membuat kita diperhitungkan di berbagai negara, karena ekonomi kita tidak kecil."
Langkah ini diharapkan dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Keuntungan ekonomi yang signifikan diperkirakan akan didapatkan dari kerjasama ini.
Pemerintah juga menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2025 sebagai landasan untuk mencapai target pembangunan jangka menengah. Meskipun target ini tinggi, Airlangga menekankan bahwa pencapaian ini bukanlah hal yang mustahil, mengingat Indonesia pernah mencapai rata-rata pertumbuhan 7,3 persen pada tahun 1986-1997, bahkan mencapai 8,2 persen pada tahun 1995.
Kebijakan Pemerintah untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis. Kebijakan-kebijakan tersebut difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025. Beberapa di antaranya adalah kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025, optimalisasi penyaluran bantuan sosial (bansos), pencairan Tunjangan Hari Raya (THR), stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Lebaran, dan paket stimulus ekonomi lainnya.
Selain itu, pemerintah juga akan mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan memastikan panen padi terealisasi secara optimal. Semua kebijakan ini dirancang untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.
Pemerintah juga melanjutkan program hilirisasi, yang terbukti efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya adalah ekspor produk hilirisasi nikel yang mencapai 33,52 miliar dolar AS pada tahun 2023 dan diperkirakan mencapai 40 miliar dolar AS pada tahun 2024, meningkat sekitar 800 persen dibandingkan tahun 2017.
Airlangga menjelaskan, "Pemerintah mendorong banyak program yang dihilirisasi dan hilirisasi itu normal dilakukan di sektor manufaktur, termasuk di sektor otomotif. Oleh karena itu, Pemerintah sudah membuat roadmap terkait dengan regionalisasi daripada hilirisasi dari segi produk, dari segi jenis, dari segi provinsi atau region yang didorong."
Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus dan Pengelolaan Devisa
Program hilirisasi ini juga didukung dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), seperti KEK Gresik yang memproduksi emas. Peluncuran bank emas (bullion bank) juga akan memperkuat industri pertambangan dan berfungsi sebagai penyangga ekonomi saat menghadapi fluktuasi pasar global.
Untuk meningkatkan cadangan devisa (cadev), pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang berlaku mulai 1 Maret 2025. Kebijakan ini mewajibkan penempatan DHE SDA di Sistem Keuangan Indonesia (SKI) sebesar 100 persen dengan jangka waktu 12 bulan.
Pemerintah memperkirakan kebijakan ini akan menambah cadev Indonesia sekitar 80 miliar dolar AS hingga 100 miliar dolar AS. Airlangga menyimpulkan bahwa langkah-langkah yang diambil pemerintah, meskipun dampaknya tidak langsung terlihat, akan memberikan dampak positif jangka menengah hingga panjang bagi perekonomian Indonesia.
Dengan pengelolaan yang optimal, investasi yang dilakukan oleh Sovereign Wealth Fund diharapkan dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan.
