Analis Kredit Ditahan, Korupsi Kredit Fiktif Rp15,9 Miliar di Semarang

Kejari Semarang menahan DK, analis kredit, tersangka korupsi kredit fiktif Rp15,9 miliar yang melibatkan 32 debitur fiktif di Kabupaten Temanggung.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Semarang menetapkan dan menahan DK, seorang analis kredit di sebuah bank pemerintah, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kredit fiktif. Modus korupsinya mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp15,9 miliar. Penahanan dilakukan setelah DK menjalani pemeriksaan intensif.

Penangkapan dan penahanan DK ini merupakan hasil dari penyelidikan panjang Kejari Semarang. Kasus ini terungkap setelah adanya indikasi kecurangan dalam proses pengajuan dan pencairan kredit di bank tersebut. Tersangka diduga kuat berperan aktif dalam memuluskan proses kredit fiktif ini, merugikan keuangan negara secara signifikan.

Menurut Kasi Pidana Khusus Kejari Kota Semarang, Agus Sunaryo, DK berperan sebagai analis kredit yang menangani pengajuan pinjaman dari 32 debitur. Modus operandi yang dilakukan tersangka melibatkan kerja sama dengan pihak lain di lapangan yang bertugas menghimpun nama-nama calon debitur fiktif. Tersangka kemudian membantu memuluskan pengajuan pinjaman hingga disetujui oleh pihak bank.

Modus Operandi dan Peran Tersangka

Agus Sunaryo menjelaskan bahwa tersangka DK bekerja sama dengan seseorang di lapangan untuk menghimpun nama-nama yang akan digunakan sebagai debitur fiktif. Pinjaman yang diajukan bervariasi, mulai dari Rp300 juta hingga Rp1 miliar per debitur. Setelah pinjaman cair, angsuran kredit menjadi bermasalah dan macet.

Modus yang digunakan sangat sistematis. Dalam pengajuan kredit, tersangka menunjukkan bukti usaha fiktif, seperti peternakan ayam yang ternyata tidak dimiliki oleh debitur. Hal ini menunjukkan adanya rekayasa dokumen dan data untuk mendukung pengajuan kredit fiktif tersebut. Sebagian besar debitur fiktif ini berasal dari Kabupaten Temanggung.

Setelah dilakukan penyelidikan, Kejari Semarang berhasil mengungkap peran tersangka DK dalam memfasilitasi pencairan kredit fiktif. Tersangka diduga menerima imbalan atas jasanya dalam memuluskan proses pengajuan kredit tersebut. Saat ini, Kejari Semarang masih terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Korban dan Kerugian Negara

Total kerugian negara akibat aksi korupsi kredit fiktif ini mencapai Rp15,9 miliar. Jumlah ini merupakan akumulasi dari seluruh pinjaman yang dicairkan kepada 32 debitur fiktif. Kejari Semarang telah menyita sejumlah barang bukti terkait kasus ini untuk memperkuat proses hukum.

Para debitur yang namanya digunakan tanpa sepengetahuan mereka berasal sebagian besar dari Kabupaten Temanggung. Mereka menjadi korban dari kejahatan ini, namanya digunakan untuk mendapatkan pinjaman yang kemudian berujung pada kerugian negara. Pihak Kejari Semarang akan terus menelusuri jaringan pelaku dan kemungkinan adanya korban lain.

Kejari Semarang berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini dan memberikan hukuman yang setimpal kepada tersangka. Kasus ini menjadi pengingat penting tentang perlunya pengawasan yang ketat dalam proses penyaluran kredit di perbankan untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serupa.

Pasal yang Dikenakan

Atas perbuatannya, DK dijerat dengan Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan untuk mempermudah proses penyidikan.

Kejari Semarang akan terus berupaya untuk memulihkan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi ini. Proses hukum akan terus berjalan hingga putusan pengadilan dijatuhkan. Kasus ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar senantiasa menjunjung tinggi integritas dan transparansi dalam setiap kegiatan.