Anggota DPR RI Serap Aspirasi Perempuan Banyumas: Resesi hingga Program MBG Diulas

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, menyerap aspirasi masyarakat Banyumas, khususnya Muslimat NU, terkait dampak resesi ekonomi, program MBG, dan kebijakan efisiensi anggaran.

Anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, Selasa (22/4) kemarin, menggelar kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Kegiatan ini melibatkan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) Kabupaten Banyumas dan bertepatan dengan peringatan Hari Kartini serta dirangkai dengan halalbihalal. Sasaran utama kegiatan ini adalah mendengarkan keluhan dan harapan kaum perempuan di Banyumas terkait berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Kegiatan ini menjawab pertanyaan: Apa (aspirasi perempuan Banyumas), Siapa (Siti Mukaromah dan Muslimat NU), Di mana (Purwokerto, Banyumas), Kapan (22 April), Mengapa (kewajiban menyerap aspirasi), dan Bagaimana (melalui diskusi dan pertemuan).

"Setiap anggota MPR punya kegiatan bernama penyerapan aspirasi masyarakat. Kami wajib menyerap aspirasi dari seluruh masyarakat di dapil masing-masing," jelas Siti Mukaromah seusai acara. Ia menekankan pentingnya mendengarkan keluhan dan memberikan motivasi kepada kaum perempuan Banyumas yang tengah menghadapi situasi ekonomi yang kurang menguntungkan. Kegiatan ini bertujuan untuk memahami permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi yang tepat.

Penyerapan aspirasi ini tidak hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan bentuk tanggung jawab anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya. Dengan mendengarkan langsung keluhan masyarakat, diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat tentang permasalahan yang terjadi di lapangan dan dapat diusulkan solusi yang tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Dampak Resesi Ekonomi dan Kebijakan Pemerintah

Dalam pertemuan tersebut, berbagai permasalahan disampaikan oleh Muslimat NU Banyumas. Salah satu isu utama yang mencuat adalah dampak resesi ekonomi global yang turut dirasakan oleh pelaku usaha kecil, mikro, dan menengah (UMKM) di Banyumas. "Mereka mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku, atau jika tersedia, harganya menjadi sangat mahal," ungkap Siti Mukaromah, yang akrab disapa Erma. Kenaikan harga bahan baku ini berdampak pada penurunan daya beli dan daya jual masyarakat.

Selain itu, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah juga dirasakan dampaknya oleh kaum perempuan di Banyumas. Meskipun efisiensi anggaran bertujuan untuk pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, namun hal ini juga berdampak pada keterbatasan akses terhadap berbagai program dan bantuan pemerintah. Perlu adanya kajian lebih lanjut agar kebijakan efisiensi anggaran tidak membebani masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan dalam diskusi. Muslimat NU Banyumas menyampaikan baik sisi positif maupun negatif dari program tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap program pemerintah agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Tantangan di Desa-Desa Banyumas

Banyumas, dengan 301 desa dan 30 kelurahan, memiliki tantangan tersendiri dalam menghadapi resesi ekonomi. Masyarakat di desa-desa lebih rentan terhadap dampak ekonomi yang kurang menguntungkan. Penurunan daya beli dan daya jual sangat terasa di daerah-daerah pedesaan. Oleh karena itu, diperlukan strategi khusus untuk membantu masyarakat desa menghadapi situasi ini.

Sebagai wakil rakyat, Erma memiliki kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Banyumas. Keluhan-keluhan yang disampaikan akan menjadi catatan penting dalam rapat-rapat di komisi. Ia juga akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada anggota komisi lain yang terkait dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat Banyumas.

Pertemuan ini menjadi bukti komitmen DPR dalam menyerap aspirasi masyarakat. Dengan mendengarkan langsung keluhan dan harapan masyarakat, diharapkan dapat tercipta kebijakan yang lebih responsif dan berpihak kepada rakyat.

Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat tercipta solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Banyumas, khususnya kaum perempuan. Partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi sangat penting dalam proses pengambilan kebijakan yang demokratis dan berkelanjutan.