Anggota DPR Usul Dana CSR untuk Program Makan Bergizi Gratis

Anggota DPR RI Abdul Fikri Faqih mengusulkan pemanfaatan dana CSR untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar jangkauan lebih luas dan tidak mengurangi dana zakat untuk mustahik.

Anggota DPR mengusulkan solusi inovatif untuk pendanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG): memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Usulan ini mencuat dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, sebagai alternatif pendanaan yang tidak mengurangi alokasi dana zakat. Fikri menyampaikan usulan ini di Jakarta pada Senin, 20 Januari. Hal ini menjadi perbincangan hangat setelah usulan sebelumnya yang memanfaatkan dana zakat untuk program MBG.

Mengapa usulan dana CSR ini penting? Fikri menjelaskan bahwa penggunaan dana CSR dari BUMN maupun perusahaan swasta dapat memperluas jangkauan program MBG kepada masyarakat yang lebih luas, melampaui penerima zakat (mustahik). Dengan demikian, program MBG dapat menjangkau lebih banyak kalangan yang membutuhkan bantuan gizi.

Bagaimana mekanisme pemanfaatan dana CSR? Fikri menekankan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam penggunaan dana CSR. Ia juga menyoroti agar dana zakat tetap dialokasikan kepada mustahik sesuai ketentuan. Pemanfaatan dana CSR dinilai sebagai solusi yang efektif untuk mengatasi potensi pengurangan dana zakat yang seharusnya diterima oleh kelompok yang berhak.

Perdebatan seputar penggunaan dana zakat untuk MBG. Sebelumnya, Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mengusulkan pemanfaatan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk program MBG. Sultan melihat potensi besar dari budaya gotong royong masyarakat Indonesia. Usulan ini disampaikan pada Selasa, 14 Januari, usai Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Sultan menekankan potensi besar dana ZIS dan bagaimana menstimulus partisipasi masyarakat untuk program MBG.

Akuntabilitas dan Transparansi. Fikri menekankan pentingnya akuntabilitas dalam penggunaan dana zakat untuk program MBG. Untuk menjaga transparansi dan memastikan penyaluran tepat sasaran, ia menyarankan agar penyaluran dana zakat melalui lembaga amil zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), atau lembaga sejenis yang terpercaya. Dengan begitu, pengelolaan dana menjadi lebih terkontrol dan akuntabel.

Kesimpulannya, usulan penggunaan dana CSR untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menawarkan solusi alternatif yang dapat memperluas jangkauan program tanpa mengurangi alokasi dana zakat yang telah tertuju pada mustahik. Transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi kunci keberhasilan program ini, baik yang menggunakan dana CSR maupun zakat.