Penggunaan Dana Zakat untuk MBG: Tak Sesuai Aturan, Kata Pengamat

Usulan penggunaan dana zakat untuk membiayai program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai tidak sesuai aturan dan berpotensi menimbulkan polemik, karena bertentangan dengan UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan peruntukan zakat itu sendiri.

Penggunaan dana zakat untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai kontroversi. Usulan ini muncul dari Ketua DPD, Sultan B. Najamuddin, yang mendorong pemanfaatan dana zakat dari lembaga zakat untuk membantu membiayai program tersebut. Namun, usulan ini langsung mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Hardjuno Wiwoho, pengamat hukum dan pembangunan, menilai usulan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut UU tersebut, zakat memiliki fungsi kemaslahatan umat dengan kualifikasi penerima yang sudah diatur. "Cukup diawasi pelaksanaannya. Jangan dipakai untuk hal-hal di luar ketentuan yang sudah diatur dan baku," tegas Hardjuno.

Hardjuno juga menyoroti kurangnya kepekaan Ketua DPD terhadap tata kelola keuangan negara. Ia menekankan bahwa permasalahan ini bukan hanya soal kreativitas ide, melainkan tentang prinsip transparansi dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan negara. Penggunaan dana zakat untuk MBG berpotensi menimbulkan polemik karena aturan penggunaannya sudah diatur dalam syariat Islam.

Senada dengan Hardjuno, Kepala Staf Kepresidenan AM Putranto juga menyatakan usulan tersebut tidak tepat dan bahkan memalukan jika diterapkan. Putranto menegaskan bahwa dana zakat memiliki peruntukan yang berbeda dan pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus sebesar Rp71 triliun untuk MBG yang ditujukan bagi siswa, ibu hamil, dan pesantren. "Ya, apa ya seperti itu? Ya enggak kan? Gunanya zakat kan bukan untuk itu," kata Putranto.

Perdebatan ini menyoroti pentingnya pemahaman yang tepat tentang pengelolaan zakat dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Penggunaan dana zakat harus sesuai dengan aturan yang ada untuk menghindari polemik dan memastikan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaannya. DPD diharapkan lebih fokus pada kebijakan yang sesuai prinsip keadilan dan akuntabilitas, bukan ide-ide yang tidak matang dan melanggar prinsip tata kelola keuangan negara.

Kesimpulannya, usulan penggunaan dana zakat untuk MBG menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Baik pengamat maupun pejabat pemerintah menilai usulan tersebut tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dan berpotensi menimbulkan masalah. Hal ini menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat serta pentingnya pemahaman mendalam terhadap peruntukan dana tersebut.