Apresiasi Wamendagri untuk Mal Pelayanan Publik Makassar
Wamendagri Bima Arya mengapresiasi Pemkot Makassar atas integrasi layanan publik di MPP, memudahkan akses warga dan menjadi contoh bagi daerah lain.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, memberikan apresiasi tinggi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar atas keberhasilannya mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu Mal Pelayanan Publik (MPP). Apresiasi ini disampaikan langsung di Jakarta pada Jumat, 17 Februari. Langkah Pemkot Makassar dinilai sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
Bima Arya secara khusus memuji Wali Kota Makassar, Danny Pomanto, atas inisiatif ini. Ia berharap Pemkot Makassar terus berinovasi dan mengembangkan integrasi layanan publik, selaras dengan program pemerintah pusat. Keberhasilan ini menjadi contoh nyata bagaimana pelayanan publik yang efektif dan efisien dapat diwujudkan.
Salah satu fokus utama integrasi layanan adalah kemudahan akses bagi masyarakat, terutama dalam hal perizinan. Sebagai contoh, pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) harus diimbangi dengan proses perizinan yang sederhana dan cepat. Hal ini penting untuk mendukung program pemerintah dalam menyediakan akses rumah bagi MBR.
Kota Makassar, menurut Wamendagri, dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menerapkan pelayanan publik terintegrasi. Pemkot Makassar telah berhasil mengintegrasikan berbagai layanan secara masif dalam satu gedung MPP. Namun, keberhasilan ini juga perlu memperhatikan beberapa aspek penting.
Integrasi layanan yang sukses membutuhkan perencanaan matang. Aspek-aspek krusial yang perlu diperhatikan meliputi kapasitas jaringan, keamanan data, dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat. Ketiga faktor ini sangat menentukan keberhasilan integrasi, baik dalam lingkup daerah maupun integrasi layanan pusat dan daerah.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) juga terus berupaya meningkatkan pelayanan publik terintegrasi. Salah satu contohnya adalah penguatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) melalui kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam mendukung program *e-government*, Kemendagri juga menjalin kerja sama dengan Bank Dunia. Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efektif dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.
Kesimpulannya, integrasi layanan publik di MPP Makassar mendapat apresiasi positif dari Wamendagri. Keberhasilan ini diharapkan dapat menginspirasi daerah lain untuk menerapkan model serupa dan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Fokus pada kemudahan akses masyarakat dan perencanaan yang matang menjadi kunci keberhasilan integrasi layanan publik.
