Auditor Internal Harus Berani Bersuara: Temuan Permasalahan Harus Disampaikan

Doktor Ekonomi UP, Erwandy, menekankan pentingnya auditor internal untuk aktif menyuarakan temuan permasalahan dalam pemeriksaan, didukung intervensi sosial dan kebijakan anti-korupsi yang kuat.

Jakarta, 24 Februari 2024 - Sebuah penelitian terbaru menyoroti pentingnya peran auditor internal dalam memberantas korupsi dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Erwandy, Doktor Ilmu Ekonomi Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila (UP), dalam disertasinya yang berjudul 'Whistleblowing Internal Audit Model Dengan Social Influence Sebagai Pemoderasi (Empirical Research APIP Pada Inspektorat Daerah Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung)', menekankan perlunya auditor internal untuk berani menyuarakan permasalahan yang ditemukan selama proses pemeriksaan. Penelitian ini dilakukan di Inspektorat Daerah se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan diuji pada sidang promosi doktor di Jakarta.

Erwandy menjelaskan bahwa seringkali auditor internal, khususnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), menghadapi kendala dalam menyampaikan temuan permasalahan. Kurangnya ruang diskusi dan berbagai hambatan lainnya membuat mereka enggan melaporkan temuan tersebut. Disertasi ini bertujuan untuk mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan, di mana auditor internal lebih berani dan proaktif dalam menyampaikan temuannya, meskipun hal itu mungkin berisiko.

Menurutnya, 'Whistleblowing Internal Audit' merupakan tindakan penting untuk mengungkap kecurangan. "Jadi auditor itu kan ada Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), mereka yang menemukan masalah namun karena terbatasnya ruang berdiskusi akhirnya tidak melakukan apa-apa. Kita harapkan dengan adanya riset ini, mereka lebih menyuarakan tentang permasalahan yang terjadi," ujar Erwandy.

Pentingnya Intervensi Sosial dan Dukungan Kebijakan

Penelitian Erwandy menunjukkan bahwa intervensi sosial, seperti kampanye kesadaran, pelatihan etika, dan dukungan penuh dari pimpinan, sangat krusial dalam mendorong auditor internal untuk melaporkan temuan permasalahan. Intervensi ini membantu mengatasi hambatan psikologis dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaporan pelanggaran.

Lebih lanjut, Erwandy menekankan pentingnya kebijakan anti-korupsi yang tegas dan jelas. "Kebijakan anti-korupsi yang jelas dan tegas, dengan perlindungan hukum dan insentif, penting dalam mendukung perilaku whistleblowing meningkatkan kepercayaan dan membentuk budaya yang mendukung pelaporan," jelasnya. Perlindungan hukum yang kuat bagi auditor internal yang berani melaporkan temuannya menjadi kunci keberhasilan strategi ini.

Dukungan dari rekan kerja dan atasan juga terbukti berpengaruh signifikan terhadap niat auditor untuk melakukan whistleblowing. Budaya organisasi yang transparan dan akuntabel akan semakin memperkuat keberanian auditor dalam melaporkan temuannya.

Pengaruh Norma Sosial dan Sikap terhadap Whistleblowing

Hasil penelitian menunjukkan bahwa norma sosial berpengaruh signifikan terhadap niat whistleblowing auditor. Dukungan dari rekan kerja, atasan, dan budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas akan meningkatkan kecenderungan auditor untuk melaporkan pelanggaran.

Selain norma sosial, sikap auditor terhadap whistleblowing juga berpengaruh signifikan terhadap niat mereka untuk melaporkan temuan. Keyakinan etis dan dukungan terhadap transparansi meningkatkan kemungkinan perilaku whistleblowing di lingkungan organisasi publik. Hal ini menunjukkan pentingnya membangun integritas dan etika kerja yang kuat di kalangan auditor internal.

Kesimpulannya, penelitian ini memberikan sumbangsih penting dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku whistleblowing auditor internal. Dengan adanya intervensi sosial dan dukungan kebijakan yang tepat, diharapkan auditor internal dapat lebih berani menyuarakan temuan permasalahan dan berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini juga menekankan pentingnya membangun budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.