Bank Tanah Raih Rekor Perolehan Tanah: 194% Lebih Tinggi di 2024
Bank Tanah mencatat peningkatan signifikan perolehan tanah sebesar 194 persen di tahun 2024, mencapai 14.637,2 hektar dan akan terus berupaya mencapai target 140 ribu hektar di tahun 2025 untuk mendukung program pemerintah.
Bank Tanah Indonesia Catat Rekor Perolehan Tanah
Badan Bank Tanah (BBT) mengumumkan capaian luar biasa pada tahun 2024. Perolehan tanah meningkat drastis sebesar 194 persen dibandingkan tahun sebelumnya, mencapai 14.637,2 hektar. Kenaikan ini menunjukkan kinerja positif BBT dalam mengumpulkan aset tanah untuk berbagai program pembangunan di Indonesia. Informasi ini disampaikan dalam media gathering Kinerja 2024 dan Outlook 2025 di Bandung, Jawa Barat, Jumat lalu.
Dibandingkan dengan perolehan 7.518 hektar di tahun 2023 dan 10.960,4 hektar di tahun sebelumnya, peningkatan ini sungguh signifikan. Total aset tanah BBT kini mencapai 33.115,6 hektar yang tersebar di 21 provinsi. Keberhasilan ini tak lepas dari kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian ATR/BPN, pemerintah daerah, dan masyarakat.
Kepala BBT, Parman Nataatmadja, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini. Ia menyebutnya sebagai rekor terbesar sejak BBT berdiri. Parman juga menegaskan komitmen BBT untuk mengelola aset tanah dengan baik demi mewujudkan ekonomi yang berkeadilan. "Alhamdulillah tahun ini kami berhasil mencatatkan perolehan terbesar sejak pertama kali Badan Bank Tanah berdiri. Kami berkomitmen tanah-tanah yang kami peroleh, akan kami kelola dengan sebaik-baiknya dalam rangka mewujudkan ekonomi berkeadilan di Indonesia," ujarnya.
Dukungan Program Pemerintah dan Pemanfaatan Tanah
BBT aktif mendukung program pemerintah, salah satunya program Astacita. Penyediaan dan pengelolaan lahan oleh BBT berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi melalui reforma agraria. Parman menambahkan, "Melalui Badan Bank Tanah, memberi jaminan kepastian hukum melalui hak di atas HPL, kepastian harga dan kecepatan proses investasi. Ini merupakan salah satu upaya dari kami dalam mendukung pemerintah." Sistem ini memberikan kepastian hukum dan harga, mempercepat proses investasi.
Pemanfaatan lahan BBT tersebar di 13 kabupaten/kota dari total 45 kabupaten/kota yang menjadi lokasi aset. Penggunaan lahan mencakup kepentingan umum dan komersial, seperti pembangunan IKN, perkebunan, perumahan MBR, pariwisata, pelabuhan, pusat logistik, dan pusat ekonomi UMKM. Deputi Bidang Pemanfaatan Tanah dan Kerja Sama Usaha, Hakiki Sudrajat, menjelaskan bahwa rasio pemanfaatan tanah telah mencapai 28,89 persen.
Reforma Agraria dan Target ke Depan
BBT juga berkontribusi pada reforma agraria dengan menyediakan 3.793,9 hektar lahan di empat lokasi. Program ini memberikan sertifikat tanah kepada masyarakat tanpa biaya. Deputi Bidang Perencanaan Strategis dan Pengadaan Tanah, Perdananto Aribowo, menyampaikan target ambisius BBT untuk tahun 2025: perolehan tanah seluas 140 ribu hektar. Sumber tanah akan berasal dari berbagai sumber, termasuk tanah bekas hak, kawasan terlantar, pelepasan kawasan hutan, dan lainnya, sesuai PP 64 Tahun 2021.
Sumber lain berasal dari pemerintah pusat, daerah, BUMN, BUMD, dan pihak lain. Aribowo optimistis target tersebut dapat tercapai, bahkan mungkin dilampaui. "Kami optimistis tahun ini bisa mendapatkan perolehan tanah melampaui target yang sudah kami peroleh di 2024," ujarnya.
