Bank Tanah Siap Reforma Agraria di Penajam Paser Utara: 400 Ha untuk Warga Terdampak IKN
Badan Bank Tanah telah menyiapkan 400 hektar lahan di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, untuk program reforma agraria, khususnya bagi warga terdampak pembangunan IKN, menindaklanjuti mandat pemerintah dan aspirasi masyarakat.
Bank Tanah Akselerasi Reforma Agraria di Penajam Paser Utara
Badan Bank Tanah (BBT) memastikan komitmennya terhadap program reforma agraria di Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala BBT, Parman Nataatmadja, di Jakarta, Selasa (4/2). Langkah ini menjawab aspirasi masyarakat dan menindaklanjuti amanat pemerintah terkait penyediaan lahan untuk warga.
Parman menjelaskan, BBT bertanggung jawab menyiapkan lahan, bukan mengelola seluruh proses reforma agraria. "Lahan seluas 1.873 hektar di PPU sudah siap 100 persen, bahkan kami sudah bangun akses jalan," ujarnya. Tujuannya agar masyarakat bisa langsung memanfaatkan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan.
Proses ini melibatkan kolaborasi BBT dengan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), Kementerian ATR/BPN, dan Forkopimda. Semua pihak berkomitmen memastikan percepatan reforma agraria sesuai aturan yang berlaku. "Kami berupaya agar penyerahan lahan kepada masyarakat berjalan lancar dan bukan sekadar janji," tegas Parman.
Dasar Hukum dan Lahan yang Tersedia
Kewajiban BBT dalam reforma agraria tertuang dalam PP Nomor 64 Tahun 2021, yang mewajibkan BBT menyediakan minimal 30 persen lahannya untuk program ini. Selain PPU, lahan di Cianjur (203 Ha) dan Poso (1.550 Ha) juga dialokasikan untuk reforma agraria.
Di PPU, tahap pertama reforma agraria akan menyasar sekitar 400 hektar lahan. Sasaran utamanya adalah warga terdampak pembangunan Bandara IKN dan jalan tol IKN seksi 5B. Hal ini sebagai respon atas aksi unjuk rasa puluhan warga di kantor BBT PPU pada Senin (3/2) yang menuntut kejelasan program ini.
Tanggapan Terhadap Aksi Unjuk Rasa dan Sosialisasi
Team Leader Project PPU, Syafram Zamzami, menyatakan aksi unjuk rasa berjalan kondusif. Pihaknya menerima aspirasi warga dan menjelaskan tugas BBT dalam reforma agraria. "Kami berterima kasih atas kondusifitas yang terjaga," kata Syafran.
BBT juga telah melakukan sosialisasi kepada calon penerima lahan, terutama warga terdampak pembangunan IKN. Dalam sosialisasi tersebut, tercapai kesepahaman untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. "Koordinasi terus dilakukan dengan GTRA, Forkopimda, dan Kementerian ATR/BPN untuk memastikan kelancaran program," pungkas Syafran.