Bantuan HBKN Rp2 Juta Per KK di Badung untuk Cegah Inflasi

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menginisiasi bantuan Rp2 juta per KK untuk mencegah inflasi saat Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), memanfaatkan kondisi fiskal daerah yang memungkinkan.

Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, mengumumkan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp2 juta per kepala keluarga (KK) kepada masyarakat Badung setiap Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Kebijakan ini diumumkan pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Badung di Mangupura, Selasa (11/3). Tujuan utama dari program ini adalah untuk mencegah lonjakan inflasi yang sering terjadi selama periode HBKN.

"Ini bukan merupakan tunjangan hari raya melainkan bantuan untuk mencegah terjadinya inflasi karena pada saat HBKN sering berpotensi meningkatkan inflasi," tegas Bupati Adi Arnawa. Ia menjelaskan bahwa strategi ini merupakan pendekatan berbeda dibandingkan dengan upaya pemerintah pusat yang lebih fokus pada pengendalian harga barang dan jasa tertentu.

Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat ini, menurut Bupati, merupakan langkah efektif dalam menjaga stabilitas harga. Hal ini dimungkinkan berkat kondisi fiskal Kabupaten Badung yang memungkinkan adanya program tersebut. Dengan memberikan daya beli tambahan kepada masyarakat, diharapkan inflasi dapat terkendali.

Strategi Pencegahan Inflasi di Badung

Bupati Adi Arnawa menjelaskan bahwa TPID Badung secara konsisten berupaya menjaga stabilitas harga, terutama mengingat Badung sebagai daerah tujuan wisata internasional. Permintaan komoditas di Badung tidak hanya berasal dari penduduk lokal, tetapi juga dari wisatawan dan pendatang.

Untuk itu, TPID Badung telah dan akan terus berupaya menjaga ketersediaan komoditas pangan. Langkah ini penting untuk mengantisipasi lonjakan permintaan dan mencegah kenaikan harga yang signifikan. Lebih lanjut, Bupati telah menginstruksikan dinas terkait untuk memastikan ketersediaan 10 komoditas pangan utama yang rentan terhadap inflasi.

Selain memastikan ketersediaan komoditas, TPID Badung juga akan memperkuat upaya pencegahan inflasi melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Mitigasi risiko inflasi juga akan terus dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif terhadap perekonomian masyarakat Badung.

Kebijakan yang Mirip Pemerintah Pusat

Bupati Adi Arnawa mencontohkan kebijakan pemerintah pusat dalam menurunkan harga tiket pesawat melalui penurunan PPN sebagai strategi pengendalian inflasi. "Kalau kami melakukan dengan cara memberikan uang transfer langsung ke masyarakat, dengan harapan bisa menjaga inflasi. Hal ini juga karena kondisi fiskal kami memungkinkan hal tersebut," jelasnya. Artinya, Kabupaten Badung mengambil pendekatan yang berbeda namun dengan tujuan yang sama, yaitu menjaga stabilitas harga dan mencegah inflasi.

Dengan demikian, bantuan HBKN ini diharapkan dapat menjadi bantalan bagi masyarakat Badung dalam menghadapi potensi kenaikan harga selama periode HBKN. Pemerintah Kabupaten Badung optimistis bahwa langkah ini akan efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.

Upaya yang dilakukan oleh TPID Badung menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi di tengah potensi ancaman inflasi. Dengan strategi yang terintegrasi dan pemanfaatan kondisi fiskal daerah, diharapkan inflasi di Kabupaten Badung dapat tetap terkendali.