BNPB Dorong Konsistensi Penertiban Bangunan di Kawasan Puncak Cegah Banjir
BNPB mengapresiasi penertiban bangunan di kawasan Puncak, Bogor oleh Gubernur Jabar, namun menekankan pentingnya konsistensi untuk mencegah banjir di masa mendatang.
Banjir yang melanda Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) baru-baru ini kembali menyoroti pentingnya pengelolaan daerah aliran sungai (DAS). Banjir tersebut mengakibatkan kerugian material dan immaterial yang signifikan, dengan ribuan warga terdampak dan mengungsi. Salah satu upaya yang dinilai efektif dalam mengurangi risiko bencana serupa adalah penertiban bangunan di kawasan hutan resapan air, seperti yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Puncak, Bogor.
Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menyatakan apresiasi terhadap langkah Gubernur Jabar tersebut. Ia menekankan bahwa penertiban bangunan di kawasan hulu DAS bertujuan mengembalikan fungsi resapan air. "Penertiban dilakukan untuk mengembalikan lagi fungsi resapan air daerah hulu (Bogor). Bila penertiban ini bisa konsisten maka 10 tahun ke depan situasi bencananya tidak separah seperti saat ini," ujar Abdul Muhari dalam siaran konferensi pers daring.
Menurut Abdul Muhari, jika upaya penertiban tidak dilakukan secara konsisten, maka kawasan tersebut akan terus menjadi sumber bencana, tidak hanya bagi wilayah hulu, tetapi juga hilir seperti Jakarta, Bekasi, Depok, dan Tangerang. Data BNPB menunjukkan dampak banjir yang cukup parah di berbagai wilayah Jabodetabek, dengan jumlah korban dan kerugian yang signifikan. Banjir di Bogor misalnya, mengakibatkan 1.399 orang mengungsi, dan satu orang dilaporkan hilang.
Penertiban Bangunan: Solusi Jangka Panjang Penanggulangan Banjir
Abdul Muhari menegaskan pentingnya penertiban bangunan secara masif untuk mengembalikan fungsi daerah hulu sebagai daerah resapan air. Ia optimistis, jika hal ini dilakukan secara konsisten, maka dalam 3-5 tahun ke depan, situasi bencana banjir dapat berubah secara signifikan. "Nah kalau penertiban dilakukan secara masif, dan kita bisa mengembalikan fungsi daerah hulu itu sebagai daerah resapan maka kita bisa berharap banyak, 3-5 tahun situasi bisa berubah signifikan," tegasnya.
Penertiban bangunan di Puncak, Bogor, yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menargetkan pembongkaran bangunan tak berizin sebelum Idul Fitri 1446 Hijriah. Salah satu bangunan yang menjadi sasaran penertiban adalah tempat wisata Hibisc Fantasy Puncak.
Terungkap bahwa izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Hibisc Fantasy Puncak hanya sekitar 4.800 meter persegi, sementara pembangunan di lapangan mencapai 15.000 meter persegi. Selain itu, tempat wisata tersebut juga memiliki 25 bangunan yang belum mengantongi izin, sehingga dibongkar.
Penertiban ini menjadi contoh nyata upaya pemerintah daerah dalam mengurangi risiko bencana banjir. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi dan kerjasama semua pihak.
Dampak Banjir di Jabodetabek
Banjir yang terjadi di Jabodetabek menimbulkan dampak yang luas. Di Jakarta, sedikitnya 1.446 orang dari 485 keluarga terdampak, dengan 224 rumah terendam banjir. Di Depok, 19 lokasi terendam banjir, sementara di Bekasi, 61 ribu keluarga terdampak dari tujuh kecamatan. Kabupaten Bekasi juga mengalami dampak yang signifikan, dengan enam kecamatan terendam banjir. Kabupaten Tangerang pun terdampak, dengan sekitar 3.000 orang terdampak banjir di enam kecamatan.
Data tersebut menunjukkan betapa besarnya dampak banjir di Jabodetabek. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan mitigasi bencana menjadi sangat penting. Penertiban bangunan di kawasan resapan air merupakan salah satu langkah strategis yang perlu didukung dan dilakukan secara konsisten.
Dengan mengembalikan fungsi resapan air di daerah hulu, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir di daerah hilir. Hal ini membutuhkan komitmen dan kerjasama dari berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun sektor swasta.
Keberhasilan upaya ini akan berdampak positif bagi lingkungan dan kehidupan masyarakat di Jabodetabek. Pencegahan banjir merupakan investasi jangka panjang yang akan memberikan manfaat besar bagi generasi mendatang.
