Bojonegoro Anggarkan Rp7,4 Miliar untuk Angkutan Pelajar Gratis Tahun 2025
Pemkab Bojonegoro mengalokasikan Rp7,4 miliar dalam APBD 2025 untuk program angkutan pelajar gratis, melanjutkan uji coba sukses yang menekan angka kecelakaan lalu lintas pelajar.
Bojonegoro, Jawa Timur, siap menggelontorkan dana fantastis untuk menunjang pendidikan! Pemkab Bojonegoro telah menganggarkan dana sebesar Rp7,4 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025 untuk program angkutan pelajar gratis. Program ini merupakan kelanjutan dari uji coba sukses selama tiga bulan di tahun sebelumnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bojonegoro, Andik Sudjarwo, memastikan alokasi dana tersebut. "APBD tahun ini sudah dianggarkan Rp7,4 miliar untuk angkutan pelajar gratis," ungkap Andik saat diwawancarai di Bojonegoro, Senin lalu. Namun, perlu dicatat bahwa pencairan dana dan pelaksanaan program tidak akan langsung dimulai di awal tahun 2025.
Mengapa? Karena proses pengadaan barang dan jasa perlu mengikuti mekanisme yang berlaku, termasuk lelang dan penawaran harga. Andik memperkirakan program ini baru bisa berjalan efektif sekitar bulan Februari 2025. "Belum bisa dilaksanakan secara langsung di awal 2025, masih dalam proses. Harapannya Februari sudah bisa dilaksanakan," jelasnya.
Uji coba program sebelumnya, yang berlangsung selama tiga bulan, mendapatkan dukungan pendanaan dari Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jatim. Hasilnya sangat positif, sehingga Dishub Bojonegoro mengusulkan keberlanjutan program ini di tahun 2025.
Salah satu dampak positif yang signifikan adalah penurunan angka kecelakaan yang melibatkan pelajar. Data menunjukkan penurunan yang cukup drastis. "Jumlah kecelakaan yang melibatkan usia pelajar menurun sekitar 55 persen, karena adanya angkutan pelajar gratis," kata Andik. Angka kecelakaan turun dari 615 kejadian di tahun 2023 menjadi 339 kejadian di tahun 2024.
Selama uji coba, tercatat sekitar 1.500 pelajar memanfaatkan program ini, dengan total perjalanan mencapai 3.000 kali perjalanan pulang pergi setiap harinya. Ini menunjukkan tingginya antusiasme dan kebutuhan akan program angkutan pelajar gratis.
Untuk tahap selanjutnya, Pemkab Bojonegoro berencana menggunakan Mobil Penumpang Umum (MPU) yang sudah ada, bukan membeli kendaraan baru. Kerjasama dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) setempat dan dinas perhubungan akan menjadi kunci keberhasilan program ini.
Keputusan untuk menggunakan MPU ini didasari pada pertimbangan ekonomi. "Penggunaan MPU itu agar dampak ekonomi dirasakan masyarakat yang bekerja di MPU," tambah Andik. Dengan demikian, program ini tidak hanya bermanfaat bagi pelajar, tetapi juga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat lokal.
