BPIP Usul Relaksasi Anggaran Rp210 Miliar untuk Tahun 2025

Kepala BPIP mengusulkan relaksasi anggaran Rp210 miliar untuk tahun 2025 guna mendukung penguatan dan keberlanjutan program-program pembinaan ideologi Pancasila, setelah sebelumnya dilakukan efisiensi anggaran.

BPIP Ajukan Relaksasi Anggaran Rp210 Miliar

Selasa lalu, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, mengajukan usulan relaksasi anggaran kepada Komisi XIII DPR RI. Usulan tersebut mencapai angka Rp210.000.000.000 untuk tahun anggaran 2025. Permintaan ini disampaikan langsung dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI.

Yudian menjelaskan, usulan relaksasi ini muncul setelah BPIP melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025. Efisiensi ini memangkas pagu anggaran awal BPIP tahun 2025 sebesar Rp374.428.347.000 menjadi Rp156.529.347.000.

Namun, efisiensi tersebut ternyata berdampak pada pembiayaan operasional BPIP. Oleh karena itu, relaksasi anggaran diperlukan untuk menutupi biaya operasional dan pegawai yang mencapai Rp111.898.490.000.

Rincian Penggunaan Anggaran

Lebih lanjut, Yudian merinci rencana penggunaan dana relaksasi tersebut. Sebesar Rp150 miliar dialokasikan untuk sosialisasi Pancasila bersama lembaga tinggi negara. Kemudian, Rp10 miliar untuk penguatan kelembagaan Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP) melalui revisi Undang-Undang BPIP. Program Paskibraka akan mendapat Rp25 miliar, sementara sertifikasi pengajar PIP dan pendidikan dan pelatihan (diklat) PIP mendapat alokasi Rp25 miliar.

Dukungan DPR RI dan Langkah Selanjutnya

Komisi XIII DPR RI menyatakan dukungannya terhadap usulan relaksasi anggaran BPIP sebesar Rp210 miliar. Dengan tambahan dana tersebut, pagu anggaran BPIP tahun 2025 akan menjadi Rp366.529.347.000. Meski demikian, Komisi XIII DPR RI juga meminta BPIP untuk meninjau kembali anggaran agar tetap efisien dan efektif, sesuai dengan Inpres dan Surat Menteri Keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan produktivitas kinerja BPIP tetap terjaga.

Kesimpulan

Usulan relaksasi anggaran BPIP ini menjadi sorotan penting dalam pengelolaan keuangan negara. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran menjadi hal krusial untuk memastikan efektivitas program-program pembinaan ideologi Pancasila.