BPJS Kesehatan dan Kemenkumham Jalin Kerja Sama Perkuat Layanan Kesehatan Nasional

BPJS Kesehatan dan Kemenkumham resmi menjalin kerja sama untuk pertukaran data dan kolaborasi program guna meningkatkan layanan kesehatan nasional dan perluasan cakupan JKN.

Jakarta, 24 April 2024 - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Kamis lalu. Kerja sama ini difokuskan pada pertukaran data dan informasi serta kolaborasi program untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat Indonesia. MoU tersebut ditandatangani di Jakarta dan disaksikan oleh berbagai pejabat penting dari kedua instansi. Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Penandatanganan MoU ini menandai langkah penting dalam upaya pemerintah untuk memperkuat sistem kesehatan nasional. Kolaborasi antara BPJS Kesehatan dan Kemenkumham diharapkan mampu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi JKN, termasuk perluasan cakupan dan peningkatan kualitas layanan. Dengan integrasi data dan kolaborasi program, diharapkan akan tercipta sinergi yang optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Atgas, menjelaskan bahwa Kemenkumham akan memberikan dukungan penuh dalam bentuk layanan administrasi hukum dan kekayaan intelektual. Beliau menekankan pentingnya integrasi data untuk mempercepat perluasan cakupan JKN dan menjaga angka kepesertaan. "Kemudian yang kedua juga terkait dengan kolaborasi program, karena tentu BPJS punya program-program yang bisa kita sinergikan, yang tentu bisa memberikan nilai edukasi, literasi kepada masyarakat, pentingnya gotong royong untuk membangun bangsa ini supaya menjadi lebih sehat," ujar Menteri Supratman.

Peningkatan Cakupan JKN dan Kolaborasi Program

Salah satu tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk memperluas cakupan JKN. Integrasi data antara BPJS Kesehatan dan Kemenkumham diharapkan dapat membantu mengidentifikasi dan menjangkau kelompok masyarakat yang belum terdaftar sebagai peserta JKN. Targetnya adalah peningkatan cakupan JKN sebesar 2 persen. Selain itu, kerja sama ini juga akan fokus pada kolaborasi program untuk meningkatkan edukasi dan literasi kesehatan di masyarakat.

Kemenkumham juga menawarkan bantuan dalam hal urusan hukum dan parlemen. Rencananya, seorang perwakilan dari Kemenkumham akan ditempatkan di BPJS Kesehatan untuk membantu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini dinilai penting mengingat BPJS Kesehatan dan JKN sering menjadi topik dalam Prolegnas. "Jadi sekarang rata-rata, kementerian-kementerian yang ada sekarang, alhamdulillah untuk kepala biro hukumnya hampir semuanya sekarang rata-rata dari Kementerian Hukum. Kita bisa support, supaya proses harmonisasi dalam setiap kali ada produk perundang-undangan yang akan dilahirkan itu bisa lebih cepat," jelas Menteri Supratman.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menekankan pentingnya kolaborasi di bidang hukum mengingat BPJS Kesehatan selalu masuk dalam Prolegnas setiap tahunnya. Beliau juga menyebutkan amanat Undang-Undang Dasar tentang pengembangan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan pemberdayaan masyarakat lemah. Kerja sama ini juga akan membantu BPJS Kesehatan melindungi hak intelektualnya, mengingat banyaknya karya promosi yang telah diciptakan, seperti lagu dan buku.

Perlindungan Hak Intelektual dan Sinergi Antar Lembaga

Kerja sama ini juga akan memberikan perlindungan hukum bagi BPJS Kesehatan dalam hal kekayaan intelektual. BPJS Kesehatan telah banyak menghasilkan karya-karya promosi, seperti lagu dan buku, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang JKN. Melalui kerja sama dengan Kemenkumham, BPJS Kesehatan akan mendapatkan perlindungan hukum atas hak cipta dan kekayaan intelektual lainnya. Ini merupakan langkah penting untuk menjaga aset dan karya-karya BPJS Kesehatan.

Secara keseluruhan, MoU antara BPJS Kesehatan dan Kemenkumham ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat layanan kesehatan nasional. Kolaborasi ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan JKN, meningkatkan kualitas layanan kesehatan, dan memberikan perlindungan hukum bagi BPJS Kesehatan. Dengan sinergi yang kuat antara kedua lembaga, diharapkan akan tercipta sistem jaminan kesehatan yang lebih baik dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kerja sama ini menandai komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat. Dengan adanya dukungan dari Kemenkumham, BPJS Kesehatan dapat lebih fokus pada peningkatan layanan dan perluasan cakupan JKN. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan Indonesia yang sehat dan sejahtera.