BPJS Kesehatan Jakarta Barat memasang target ambisius: 98 persen warga terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2025, melalui program PESIAR.

Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan, hampir mencapai target cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2029, yakni 97,84 persen.

Ombudsman NTT melakukan kajian cepat terkait kompensasi pelayanan JKN untuk memastikan akses layanan kesehatan berkualitas bagi seluruh peserta di NTT, terutama di tengah capaian Universal Health Coverage (UHC).

Finawati, warga Desa Bubung, Sulawesi Tengah, berbagi kisah inspiratif tentang kemudahan akses dan manfaat nyata Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi dirinya dan keluarganya.

BPJS Kesehatan Kediri optimalkan Program Pesiar lewat Agen Pesiar untuk permudah akses JKN dan perluas cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga desa terpencil.

BPJS Kesehatan gencar meningkatkan keaktifan peserta dan kolektibilitas iuran JKN melalui berbagai strategi inovatif dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan program jaminan kesehatan nasional.

BPJS Kesehatan mengusulkan pemutihan tunggakan iuran peserta JKN PBPU yang meninggal dan penyesuaian tunggakan menjadi 12 bulan, di tengah piutang yang mencapai Rp29,1 triliun.

Kementerian Kesehatan mengusulkan sanksi administratif bagi peserta JKN mampu yang menunggak iuran, untuk mengatasi tingginya angka peserta non-aktif dan tunggakan mencapai Rp20,59 triliun.

Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengklarifikasi perbedaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk menghindari kesalahpahaman di masyarakat.

Hanya 1 persen pekerja penerima upah di Jakarta yang membayar iuran JKN mereka sendiri, sisanya ditanggung pemberi kerja, ungkap Kepala Unit Pengelola Jaminan Kesehatan Jakarta.

Yayasan Caritas Timika Papua (YCTP) bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberikan perlindungan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) kepada 10.000 orang asli Papua di Mimika, Papua Tengah.

Peningkatan penduduk Tarakan yang signifikan tidak diimbangi dengan peningkatan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sehingga target Universal Health Coverage (UHC) tahun 2025 terancam.

BPJS Kesehatan Natuna memastikan 57 jamaah calon haji asal Natuna telah terdaftar sebagai peserta JKN dan terlindungi selama di Tanah Suci.

BPJS Kesehatan Surakarta melatih agen PESIAR untuk meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta JKN, menargetkan Universal Health Coverage (UHC) di pedesaan.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kepulauan Bangka Belitung (Babel) berkontribusi pada perekonomian daerah dengan total belanja layanan kesehatan mencapai Rp672 miliar di tahun 2024, meskipun terdapat selisih dengan penerimaan iuran.

BPJS Kesehatan Manokwari memastikan 162 jamaah haji calon haji (JCH) asal Manokwari terdaftar aktif dalam program JKN, sehingga ibadah haji dapat dijalankan dengan tenang.

BPJS Kesehatan dan Kemenkumham resmi menjalin kerja sama untuk pertukaran data dan kolaborasi program guna meningkatkan layanan kesehatan nasional dan perluasan cakupan JKN.

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mengalokasikan Rp99 miliar untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) pada 2025, demi meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi 230 ribu warganya.

BPJS Kesehatan Cabang Pangkalpinang dan Pemkab Bangka memperkuat sinergi melalui program Srikandi untuk melindungi pekerja melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan gencar optimalkan kinerja agen Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mencapai target Universal Health Coverage (UHC) 100 persen di wilayahnya.