Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
YPMAK Tetap Perhatikan Suku Kamoro di Kaimana, Papua Barat
YPMAK Tetap Perhatikan Suku Kamoro di Kaimana, Papua Barat

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme Kamoro (YPMAK) memastikan tetap memberikan perhatian dan program pemberdayaan kepada warga Suku Kamoro yang berada di Kabupaten Kaimana, Papua Barat, meskipun berada di luar wilayah administrasi Kabupaten Mimika.

Pemprov Papua Barat dan YPMAK Jalin Kerja Sama Berdayakan Masyarakat
Pemprov Papua Barat dan YPMAK Jalin Kerja Sama Berdayakan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Papua Barat dan YPMAK, pengelola dana kemitraan PT Freeport, resmi bekerja sama memberdayakan masyarakat Papua, meliputi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

YPMAK Renovasi RSMM Timika: Perkuat Layanan Kesehatan Warga Suku Amungme, Kamoro, dan Lima Suku Lainnya
YPMAK Renovasi RSMM Timika: Perkuat Layanan Kesehatan Warga Suku Amungme, Kamoro, dan Lima Suku Lainnya

Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) akan renovasi sejumlah fasilitas Rumah Sakit Mitra Masyarakat (RSMM) Timika untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi tujuh suku di Mimika, Papua.

Pemprov Papua Tengah dan YPMAK Kolaborasi Berdayakan Masyarakat
Pemprov Papua Tengah dan YPMAK Kolaborasi Berdayakan Masyarakat

Pemerintah Provinsi Papua Tengah, YPMAK, dan PT Freeport Indonesia berkolaborasi untuk memberdayakan masyarakat Papua Tengah melalui program peningkatan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan.

YPMAK Dukung Pemkab Mimika Berdayakan Masyarakat Pedalaman Papua Tengah
YPMAK Dukung Pemkab Mimika Berdayakan Masyarakat Pedalaman Papua Tengah

YPMAK berkolaborasi dengan Pemkab Mimika dan PT Freeport Indonesia untuk memberdayakan masyarakat di wilayah pedalaman Papua Tengah, khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Pemkab Manokwari Tanggung Iuran JKN 21.000 Warga, UHC Terus Ditingkatkan
Pemkab Manokwari Tanggung Iuran JKN 21.000 Warga, UHC Terus Ditingkatkan

Pemerintah Kabupaten Manokwari menanggung iuran JKN 21.000 warga dan berkomitmen meningkatkan cakupan Universal Health Coverage (UHC) hingga Desember 2025.

6.000 Warga Mimika Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan: Langkah Pemkab Berantas Kemiskinan Ekstrem
6.000 Warga Mimika Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan: Langkah Pemkab Berantas Kemiskinan Ekstrem

Pemerintah Kabupaten Mimika mendaftarkan 6.000 warga, mayoritas pekerja rentan OAP, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan hari tua dan kecelakaan, sebagai upaya mengurangi kemiskinan ekstrem.

RSUD Mimika Kelola Rp8 Miliar Dana Otsus untuk Kesehatan OAP
RSUD Mimika Kelola Rp8 Miliar Dana Otsus untuk Kesehatan OAP

RSUD Mimika di Papua Tengah menggunakan dana otsus 2025 sebesar Rp8 miliar untuk layanan kesehatan Orang Asli Papua (OAP), meliputi biaya pengobatan dan transportasi hingga pendamping.

ANTARA dan YPMAK Jalin Kerja Sama: Dorong Kesejahteraan Masyarakat Papua
ANTARA dan YPMAK Jalin Kerja Sama: Dorong Kesejahteraan Masyarakat Papua

LKBN ANTARA dan YPMAK resmi menjalin kerja sama untuk menyebarluaskan informasi program pemberdayaan masyarakat Amungme dan Kamoro di Papua, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pemkab Mimika Prioritaskan Layanan Kesehatan Warga
Pemkab Mimika Prioritaskan Layanan Kesehatan Warga

Pemkab Mimika, Papua Tengah, meminta layanan kesehatan di rumah sakit dan puskesmas memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan untuk mewujudkan generasi muda yang sehat.

Dinkes Papua Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Edukasi JKN di Masyarakat
Dinkes Papua Minta BPJS Kesehatan Tingkatkan Edukasi JKN di Masyarakat

Dinas Kesehatan Papua meminta BPJS Kesehatan untuk gencar melakukan edukasi dan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna meningkatkan partisipasi dan kualitas hidup masyarakat Papua, mengingat cakupan kepesertaan JKN telah mencapai lebih.

7.000 Warga Manokwari Tak Mampu Dapat Jaminan Kesehatan Nasional
7.000 Warga Manokwari Tak Mampu Dapat Jaminan Kesehatan Nasional

Pemkab Manokwari mengalokasikan Rp12 miliar untuk melindungi 29.000 warganya melalui program JKN, termasuk 7.000 warga tidak mampu yang belum terdaftar sebelumnya.