BPOM Temukan 61 Obat Bahan Alam Mengandung Bahan Kimia Obat Berbahaya
BPOM menemukan 61 obat bahan alam mengandung bahan kimia obat berbahaya dan telah melakukan penarikan serta penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar.
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) baru-baru ini mengumumkan temuan mengejutkan terkait sejumlah obat bahan alam (OBA). Dari hasil pengawasan, BPOM menemukan 61 item OBA yang mengandung bahan kimia obat (BKO) berbahaya. Penemuan ini terjadi di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2024, dan Kepala BPOM, Taruna Ikrar, langsung memberikan keterangan resmi terkait hal tersebut.
Penemuan ini meliputi berbagai produk OBA yang beredar di pasaran. Tidak hanya itu, BPOM juga menemukan 15 OBA dan suplemen kesehatan yang mengandung BKO berdasarkan laporan dari otoritas luar negeri. Hal ini menunjukkan adanya peredaran produk-produk berbahaya yang mengancam kesehatan masyarakat secara luas.
Langkah tegas langsung diambil oleh BPOM untuk mengatasi masalah ini. Pihaknya telah melakukan penertiban terhadap fasilitas produksi dan distribusi, termasuk ritel, dengan melakukan pengamanan, penarikan, dan pemusnahan produk-produk yang terbukti mengandung BKO. Sanksi tegas juga dijatuhkan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar peraturan.
Produk OBA Berbahaya dan Sanksi yang Diterapkan
Tren penambahan BKO pada OBA didominasi oleh sildenafil sitrat dan tadalafil pada produk yang mengklaim sebagai penambah stamina pria, serta parasetamol pada produk dengan klaim untuk mengatasi pegal linu dan penambah stamina pria. "Penambahan BKO dapat menimbulkan efek samping berupa kehilangan penglihatan dan pendengaran, nyeri dada, pusing, pembengkakan (mulut, bibir, dan wajah), stroke, serangan jantung, bahkan kematian. Penggunaan BKO juga dapat menyebabkan kerusakan hati apabila dikonsumsi dalam jangka panjang atau dosis tinggi," tegas Kepala BPOM, Taruna Ikrar.
BPOM menjatuhkan sanksi berupa peringatan keras dan pencabutan izin edar produk kepada pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan OBA yang mengandung BKO. Lebih lanjut, pelaku pelanggaran juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp5 miliar.
BPOM juga menekankan pentingnya kepatuhan pelaku usaha terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Mereka diimbau untuk selalu memastikan produk yang mereka produksi dan edarkan aman dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya produk-produk yang tidak memenuhi standar keamanan.
Imbauan kepada Masyarakat dan Cara Memilih Produk yang Aman
BPOM mengimbau masyarakat untuk lebih waspada dan berhati-hati saat membeli dan mengonsumsi OBA maupun suplemen kesehatan. Dengan maraknya penjualan online, masyarakat harus lebih kritis dalam membaca dan mencermati informasi produk pada kemasan dan iklan. Pastikan produk berasal dari sumber terpercaya, kemasan dalam kondisi baik, memiliki izin edar BPOM, dan belum melewati masa kedaluwarsa.
Berikut beberapa merek OBA yang ditemukan mengandung BKO: Ginggaro, Remadix, Madu MJA Borneo, Herbastamin, Gan Mao Tong, dan Susu Belut. Sedangkan untuk OBA dan suplemen kesehatan yang dilaporkan otoritas luar negeri, beberapa diantaranya adalah Honey Q, Dietary Supplement Product Marvel X, Fiona, Roketto, dan Heaven Plus. Masyarakat dihimbau untuk menghindari produk-produk tersebut.
BPOM membuka saluran pelaporan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran produksi, peredaran, promosi, dan/atau iklan OBA dan SK. Laporan dapat disampaikan melalui Contact Center HALOBPOM 1500533, media sosial resmi BPOM, dan Balai Besar/Balai/Loka POM di seluruh Indonesia.
Dengan adanya temuan ini, BPOM berharap masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih dan mengonsumsi produk kesehatan. Selalu utamakan keamanan dan kesehatan dengan memastikan produk yang dikonsumsi telah terdaftar dan aman sesuai peraturan yang berlaku. Kerjasama antara BPOM, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan kesehatan yang aman dan terlindungi.
