Bupati Sigi Dorong Prioritas Pembangunan di APBD 2025
Bupati Sigi Mohamad Irwan Lapatta meminta agar penggunaan APBD 2025 diprioritaskan untuk pembangunan daerah, mengingat pemangkasan dana hibah dari pemerintah pusat berdasarkan PMK Nomor 14 dan 80 Tahun 2024.
Bupati Sigi, Sulawesi Tengah, Mohamad Irwan Lapatta, menekankan pentingnya prioritas pembangunan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Pernyataan ini disampaikan di Kalukubula, Selasa (28/1), menanggapi pembatasan dana hibah dari pemerintah pusat.
Pembatasan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 dan 80 Tahun 2024, yang berlaku sejak 17 Oktober 2024. PMK tersebut memangkas sejumlah anggaran dana hibah, berdampak pada potensi pembangunan di Kabupaten Sigi. "Anggaran pemerintah daerah terbatas," ujar Irwan, menjelaskan dampak dari PMK tersebut.
Lebih lanjut, Bupati Irwan menjelaskan bahwa pengurangan dana hibah berpotensi menghambat sejumlah program pembangunan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, juga terdampak kondisi keuangan daerah yang terbatas. "Hampir semua anggaran dana hibah dan lainnya diperkecil," imbuhnya.
Meskipun demikian, Irwan tetap optimistis. Ia mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendorong dan memperkuat anggaran agar pembangunan tetap berjalan optimal. "Pemerintah berupaya melakukan yang terbaik, namun kita perlu bersama-sama memperkuat anggaran," tegasnya.
Berdasarkan data yang disampaikan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sigi di APBD 2025 ditargetkan sebesar Rp99 miliar. Rinciannya meliputi pajak daerah (Rp52 miliar), retribusi daerah (Rp2,9 miliar), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Rp1 miliar), dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Rp42 miliar).
Dengan keterbatasan anggaran yang ada, pemerintah Kabupaten Sigi perlu menyusun strategi dan skala prioritas yang tepat agar pembangunan tetap berjalan sesuai rencana. Penggunaan APBD yang efisien dan efektif menjadi kunci keberhasilan pembangunan di Kabupaten Sigi tahun 2025.
Ke depannya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD menjadi sangat penting untuk memastikan setiap rupiah yang digunakan memberikan dampak maksimal bagi masyarakat Sigi. Hal ini sangat penting guna meminimalisir dampak negatif dari pengurangan dana hibah dari pemerintah pusat.
Dengan adanya kendala keuangan, Kabupaten Sigi perlu berinovasi dalam mencari sumber pendanaan alternatif dan meningkatkan efisiensi dalam penggunaan anggaran yang tersedia. Kolaborasi dengan pihak swasta dan lembaga internasional juga dapat dipertimbangkan sebagai upaya untuk mengatasi keterbatasan anggaran ini.
