Cegah Korupsi: Pemerintah Beri Pendampingan Hukum ke Kementerian, BUMN & BUMD

Pemerintah, melalui Kemenko Polkam, telah memberikan pendampingan hukum kepada 2.164 kementerian, BUMN, dan BUMD untuk mencegah korupsi dan meningkatkan tata kelola keuangan yang baik.

Jakarta, 30 Januari 2024 - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Budi Gunawan, atau yang akrab disapa BG, mengumumkan pemberian pendampingan hukum kepada kementerian, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mencegah praktik korupsi. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan tata kelola keuangan yang bersih dan transparan.

Pendampingan tersebut difokuskan pada perbaikan tata kelola dan good governance, guna menutup celah yang berpotensi memicu tindakan korupsi. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pencegahan korupsi, tidak hanya penindakannya saja.

Desk Koordinasi Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Tata Kelola, yang dibentuk oleh Menko Polkam, menjadi motor penggerak program ini. Sejak dibentuk, desk telah memberikan lebih dari 2.164 pendampingan hukum kepada berbagai kementerian, BUMN, dan BUMD.

Pendampingan ini meliputi berbagai bentuk bantuan hukum. Tercatat, sebanyak 91 legal opinion telah diberikan kepada BUMN dan BUMD untuk memastikan kebijakan dan keputusan bisnis mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, terdapat 37 mediasi untuk menyelesaikan permasalahan hukum di luar pengadilan, guna menghindari potensi penyalahgunaan kekuasaan dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Dengan angka pendampingan hukum yang signifikan, pemerintah berharap dapat meminimalisir potensi korupsi sejak dini. Pendampingan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi dan tata kelola yang baik, sehingga meminimalisir kesalahan dan pelanggaran hukum.

Langkah proaktif ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi. Dengan menggandeng BUMN dan BUMD, diharapkan praktik korupsi dapat ditekan dan tercipta lingkungan bisnis yang sehat dan transparan.

Upaya pencegahan korupsi ini selaras dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kepercayaan publik dan memastikan penggunaan anggaran negara secara efektif dan efisien. Harapannya, dengan pendampingan hukum dan kajian regulasi yang lebih ketat, berbagai celah yang berpotensi disalahgunakan dapat diminimalisir.