Deportasi Pekerja Ilegal AS: Potensi Dampak Ekonomi bagi Indonesia

Kebijakan deportasi pekerja ilegal di AS berpotensi meningkatkan inflasi dan suku bunga di AS, yang dapat mengancam stabilitas ekonomi Indonesia, mendorong pemerintah RI untuk memperkuat reformasi struktural.

Jakarta, 6 Februari 2024 - Kebijakan deportasi pekerja imigran ilegal di Amerika Serikat (AS) yang diterapkan pemerintahan Presiden Donald Trump berpotensi menimbulkan dampak ekonomi signifikan, termasuk bagi Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Chatib Basri.

Dalam rapat yang digelar Kamis sore di Istana Kepresidenan Jakarta bersama Presiden Prabowo Subianto, DEN membahas risiko kebijakan tersebut. Fokus utama pembahasan adalah potensi dampak terhadap inflasi di AS dan kebijakan suku bunga yang ditetapkan oleh The Fed (bank sentral AS).

Dampak Deportasi terhadap Ekonomi AS dan Indonesia

Chatib Basri menjelaskan bahwa banyak pekerjaan di AS, terutama di sektor pekerja berpenghasilan rendah, diisi oleh pekerja imigran tanpa dokumen. "Karena banyak pekerjaan di Amerika Serikat itu, untuk terutama yang unskilled itu, dipegang oleh pekerja-pekerja dengan upah yang rendah, yang banyak dari mereka itu adalah undocumented workers," katanya.

Jika pekerja-pekerja ini dideportasi, perusahaan di AS perlu mengisi posisi tersebut dengan pekerja yang memiliki upah lebih tinggi. Hal ini berpotensi mendorong kenaikan inflasi di AS. Kenaikan inflasi ini kemudian akan mempengaruhi kebijakan The Fed.

"Kalau inflasi di Amerika akan naik, maka The Fed itu mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga, bahkan mungkin akan meningkatkan bunga," ujar Chatib Basri. Kondisi ini berisiko mempertahankan suku bunga tinggi di AS dan memperkuat nilai dolar AS.

Penguatan nilai dolar AS dapat berdampak negatif terhadap stabilitas ekonomi Indonesia, terutama karena potensi peningkatan biaya impor dan penurunan daya saing ekspor. Oleh karena itu, dampak ekonomi global ini perlu diantisipasi dengan serius.

Rekomendasi DEN dan Langkah Antisipasi Pemerintah

Menanggapi potensi dampak negatif tersebut, DEN merekomendasikan pemerintah Indonesia untuk memperkuat reformasi struktural. Langkah ini penting untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Presiden Prabowo Subianto mendukung rekomendasi tersebut. Menurut Chatib Basri, Presiden Prabowo menekankan pentingnya penyederhanaan perizinan, perbaikan iklim investasi, dan percepatan implementasi teknologi pemerintahan digital (GovTech). Ketiga hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan daya saing ekonomi Indonesia.

Implementasi GovTech, misalnya, dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam proses perizinan, sehingga dapat menarik lebih banyak investasi asing. Sementara itu, penyederhanaan perizinan akan mengurangi hambatan birokrasi bagi pelaku usaha.

Kesimpulan

Kesimpulannya, kebijakan deportasi pekerja imigran ilegal di AS memiliki potensi dampak ekonomi yang luas, termasuk bagi Indonesia. Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah proaktif melalui reformasi struktural untuk mengurangi kerentanan ekonomi nasional terhadap guncangan eksternal. Penguatan daya saing dan efisiensi birokrasi menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini.

Pertemuan di Istana Kepresidenan tersebut dihadiri oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan, serta anggota DEN lainnya seperti Septian Hario Seto dan Firman Hidayat.