Antisipasi Dampak Tarif Impor AS, DPR Desak Pemerintah Cari Solusi
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, mendesak pemerintah segera mengantisipasi dampak kebijakan tarif impor baru Amerika Serikat yang berpotensi signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Jakarta, 03/04 (ANTARA) - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Marwan Cik Asan, mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan solusi guna mengantisipasi potensi dampak kebijakan tarif yang diterapkan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Kebijakan ini berpotensi signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya sektor ekspor.
Dalam sebuah pernyataan pada hari Kamis, Asan menyatakan, "Saya mendorong pemerintah untuk segera mengantisipasi dampak perang tarif ini, serta mencari solusi untuk mengurangi dampaknya." Pernyataan ini menanggapi pengumuman Trump pada hari Rabu yang memberlakukan tarif impor 32 persen terhadap sejumlah produk Indonesia.
Penerapan kebijakan tarif ini, menurut Asan, berpotensi memengaruhi dinamika perdagangan internasional dan berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Ia menyoroti potensi penurunan daya saing produk ekspor utama Indonesia di pasar AS, seperti mesin dan peralatan listrik, pakaian jadi, lemak dan minyak nabati, alas kaki, serta produk perikanan.
Potensi Dampak terhadap Perekonomian Indonesia
Marwan Cik Asan menjelaskan bahwa kebijakan Trump menimbulkan kekhawatiran karena berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah, harga emas, dan neraca perdagangan Indonesia dengan AS. "Peningkatan tarif ini akan menyebabkan harga barang dari Indonesia menjadi lebih mahal di pasar AS, yang berpotensi mengurangi daya saing produk-produk tersebut," jelasnya.
Meskipun demikian, Asan juga mencatat bahwa penelitian yang dilakukan oleh Economist Intelligence Unit (EIU) memperkirakan Indonesia mungkin menghadapi dampak yang kurang parah dibandingkan negara-negara Asia-Pasifik lainnya seperti China, Jepang, dan Vietnam. Hal ini didasarkan pada data Statistik Indonesia (BPS) yang menunjukkan defisit perdagangan AS dengan Indonesia lebih kecil dibandingkan dengan defisitnya dengan China, Jepang, dan Vietnam, masing-masing sebesar US$11,97 miliar dan US$16,08 miliar pada tahun 2023 dan 2024.
Untuk mengurangi dampak negatif, Asan menyarankan beberapa langkah strategis. Diversifikasi pasar ekspor menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada AS. Penguatan hubungan dagang dengan negara lain juga perlu dilakukan.
Strategi Mitigasi Dampak Tarif Impor AS
Selain diversifikasi pasar, Asan juga menyarankan pemberian insentif pajak dan kebijakan subsidi kepada industri yang terdampak. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan menjaga stabilitas sektor manufaktur. Di sektor keuangan, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah melalui kebijakan moneter yang adaptif.
Bank Indonesia, menurut Asan, perlu mengoptimalkan cadangan devisa dan menerapkan kebijakan intervensi pasar untuk membatasi volatilitas yang berlebihan. Dalam forum bilateral, pemerintah Indonesia juga dapat melakukan negosiasi dengan AS untuk mendapatkan pembebasan tarif untuk beberapa produk ekspor utama atau memperbarui program Generalized System of Preferences (GSP) untuk mempertahankan akses preferensial ke pasar AS.
Meskipun kebijakan Trump menimbulkan tantangan baru bagi perekonomian Indonesia, Asan optimistis bahwa risiko tersebut dapat dikelola secara efektif melalui langkah-langkah mitigasi yang tepat. "Dengan pendekatan yang komprehensif, termasuk diversifikasi pasar, kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif, serta diplomasi perdagangan yang proaktif, saya yakin Indonesia dapat mempertahankan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di tengah dinamika perdagangan global yang semakin kompleks," katanya.
Kesimpulannya, pernyataan dari anggota DPR RI ini menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan strategi yang komprehensif dari pemerintah Indonesia dalam menghadapi dampak potensial dari kebijakan tarif impor AS. Langkah-langkah diversifikasi, insentif fiskal, dan diplomasi perdagangan menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
