Dinkes Riau Pastikan Ketersediaan Air Bersih untuk Korban Banjir
Dinas Kesehatan Riau telah menurunkan tim untuk mengecek ketersediaan air bersih bagi warga terdampak banjir di beberapa kabupaten, memastikan minimal 5 liter/orang/hari untuk kebutuhan dasar dan mengantisipasi peningkatan risiko penyakit.
Banjir yang melanda beberapa wilayah di Riau, seperti Kabupaten Kampar, Pelalawan, dan Siak, mendorong Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Riau untuk bergerak cepat. Pada Senin, 20 Januari 2025, Dinkes Riau memastikan ketersediaan air bersih bagi warga terdampak. Tim telah diturunkan untuk mengecek langsung kondisi di lapangan dan memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi.
Kepala Dinkes Riau, Sri Sadono Mulyanto, menjelaskan pentingnya ketersediaan air bersih bagi korban banjir. "Air bersih sangat vital, minimal 5 liter per orang per hari untuk memasak dan minum, terutama di awal kejadian bencana atau masa pengungsian," jelasnya dalam keterangan pers di Pekanbaru. Setelah evakuasi, kebutuhan meningkat menjadi 20 liter per orang per hari untuk mandi, mencuci, dan memasak.
Untuk mendapatkan air bersih, masyarakat dapat melakukan penjernihan air dan desinfeksi. Sadono mengingatkan pentingnya hal ini karena air yang tidak bersih dan sanitasi buruk dapat meningkatkan risiko penyakit seperti diare dan penyakit kulit. "Banjir sering memicu munculnya berbagai penyakit," tambahnya, seraya meminta warga meningkatkan kewaspadaan.
Meskipun demikian, hingga saat ini belum ada permintaan resmi dari Dinkes kabupaten/kota terkait bantuan air bersih. Namun, Dinkes Riau menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan kepada daerah yang membutuhkan, termasuk bantuan medis bagi warga terdampak.
Langkah ini sejalan dengan pembentukan Komando Satuan Tugas (Satgas) siaga darurat penanggulangan bencana hidrometeorologi oleh Pemprov Riau. Satgas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Riau nomor KPTS.3823/XII/2024, berlaku mulai 5 Desember 2024 hingga 31 Januari 2025, dan dapat diperpanjang sesuai kondisi.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran (BPBD-Damkar) Riau, M. Edy Afrizal, menambahkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, dan Indragiri Hulu juga menetapkan status siaga bencana hidrometeorologi. Provinsi Riau sendiri telah menetapkan status siaga darurat lebih awal, sejak 5 Desember 2024.
Pemprov Riau sangat serius dalam menangani bencana ini. Status siaga darurat banjir dapat diperpanjang jika curah hujan masih tinggi. Prioritas utama adalah memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak banjir, termasuk akses terhadap air bersih dan pelayanan kesehatan.
Ke depan, kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk Dinkes, BPBD, dan pemerintah daerah, sangat penting untuk memastikan respon yang efektif dan efisien dalam menangani dampak banjir dan memastikan pemulihan yang cepat bagi warga terdampak.
