Disdik Jabar Koordinasi Soal Ijazah SMA Swasta Tertahan
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V Jawa Barat berkoordinasi dengan SMA swasta terkait penahanan ijazah lulusan karena tunggakan SPP, mencari solusi tanpa merugikan sekolah.
Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Wilayah V Jawa Barat, Lima Faudiamar, menyatakan koordinasi dengan SMA dan SMK swasta di Kota Sukabumi tengah dilakukan. Koordinasi ini terkait kebijakan penyerahan ijazah siswa yang masih tertahan akibat tunggakan biaya, terutama tunggakan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP).
Lima menjelaskan, permasalahan ijazah di sekolah swasta lebih kompleks dibanding sekolah negeri. Sekolah swasta sangat bergantung pada pendapatan SPP siswa. Banyak SMA dan SMK swasta di Kota Sukabumi yang terancam tutup karena minimnya jumlah siswa. Oleh karena itu, Disdik akan memanggil kepala sekolah untuk mencari solusi terbaik terkait kebijakan larangan menahan ijazah.
Meskipun demikian, Lima memberikan jaminan bahwa kebijakan Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedy Mulyadi, tidak akan merugikan sekolah swasta. Justru sebaliknya, sekolah akan mendapatkan bantuan kompensasi. Disdik juga telah meminta data jumlah siswa yang belum mengambil ijazah dan total tunggakan SPP dari masing-masing sekolah.
Lima menekankan bahwa Pemprov Jabar memastikan kebijakan yang dibuat tidak memberatkan sekolah. Bantuan kompensasi yang disiapkan diharapkan dapat membantu operasional sekolah swasta. Ia juga menjelaskan bahwa sekolah swasta tidak sengaja menahan ijazah. Sekolah hanya ingin kejelasan dari orang tua siswa terkait ketidakmampuan membayar SPP atau kendala lainnya. Sayangnya, banyak orang tua yang tidak memberikan respon, baik karena tidak diinformasikan anak atau kendala lain.
Koordinasi intensif ini diharapkan menghasilkan solusi yang adil bagi semua pihak, memastikan siswa mendapatkan ijazah mereka dan keberlangsungan sekolah swasta tetap terjaga. Proses ini juga melibatkan pendataan tunggakan SPP dan komunikasi intensif dengan orang tua siswa.
