Dishub DKI Kesulitan Suku Cadang, 68 Persen Mesin Parkir Elektronik Rusak!
Dinas Perhubungan DKI Jakarta menghadapi kendala serius dalam perbaikan mesin parkir elektronik akibat kesulitan suku cadang impor, dengan lebih dari setengah mesin dinyatakan rusak.
Jakarta, 28 April 2024 - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta tengah menghadapi tantangan besar dalam upaya memperbaiki mesin Terminal Parkir Elektronik (TPE) yang rusak di berbagai ruas jalan Ibu Kota. Lebih dari setengah dari total mesin TPE dilaporkan tidak berfungsi, menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas sistem parkir elektronik di Jakarta. Permasalahan ini mencuat setelah anggota Pansus Perparkiran DPRD Jakarta, Francine Widjojo, meminta pertanggungjawaban Dishub DKI atas kerusakan tersebut.
Kendala utama yang dihadapi Dishub DKI adalah kesulitan mendapatkan suku cadang (sparepart) untuk mesin TPE yang merupakan produk impor dari Swedia. Kerja sama dengan Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) telah berakhir sejak tahun 2016, sehingga akses terhadap suku cadang menjadi sangat terbatas. Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengakui permasalahan ini dan menyatakan, "Begitu dalam kurun waktu sejak 2016 si agennya (ATPM) tidak berlanjut, sehingga kita kesulitan untuk suku cadangnya (sparepart)." Hal ini menunjukkan adanya kegagalan perencanaan jangka panjang dalam pengelolaan infrastruktur parkir elektronik di Jakarta.
Situasi ini semakin diperparah dengan tingginya angka kerusakan mesin TPE. Berdasarkan data dari Unit Pengelola (UP) Perparkiran Dishub Jakarta, sebanyak 137 dari 201 mesin TPE atau sekitar 68,1 persen dalam keadaan rusak. Angka ini sangat signifikan dan menunjukkan adanya permasalahan serius dalam sistem pengelolaan parkir elektronik di Jakarta. Kerusakan ini berdampak langsung pada pendapatan daerah dan menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Upaya Dishub DKI Mengatasi Masalah
Sebagai solusi jangka panjang, Dishub DKI Jakarta berupaya mengganti mesin TPE yang rusak dengan mesin baru yang berbasis komponen dalam negeri. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan pada suku cadang impor dan memastikan keberlangsungan sistem parkir elektronik di masa mendatang. Saat ini, uji coba mesin parkir elektronik berbasis komponen dalam negeri telah dilakukan di Jalan Sabang dan Jalan Agus Salim, Jakarta Pusat. Hasil uji coba menunjukkan responsivitas yang baik, dan Dishub DKI berharap dapat mengganti seluruh 200 mesin TPE yang ada di Jakarta dengan mesin baru tersebut.
Syafrin Liputo optimistis bahwa penggantian mesin TPE dengan produk dalam negeri akan memberikan solusi yang lebih berkelanjutan. Dengan menggunakan komponen lokal, diharapkan perawatan dan perbaikan mesin akan lebih mudah dan biaya operasional dapat ditekan. Langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri.
Namun, proses penggantian mesin ini membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Dishub DKI perlu memastikan proses pengadaan dan instalasi mesin baru berjalan lancar dan efisien agar tidak mengganggu operasional parkir di Jakarta.
Kritik dari DPRD Jakarta
Anggota Pansus Perparkiran DPRD Jakarta, Francine Widjojo, menyoroti kurangnya perawatan dan pemeliharaan mesin TPE yang mengakibatkan kerusakan massal. Francine mempertanyakan tanggung jawab Dishub DKI atas kerusakan tersebut, mengingat mesin TPE dibeli dari uang rakyat. "Apakah tidak ada pemeliharaan, perawatan dan perbaikan?" ujar Francine.
Francine juga mengungkapkan pengalaman pribadinya yang menunjukkan inefektivitas sistem TPE. Ia mengaku sering memarkir kendaraannya di ruas jalan yang terpasang mesin TPE, namun tidak pernah diminta untuk menggunakan mesin tersebut oleh petugas parkir. Bahkan, ia sering dikenai tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. "Di Sabang, setahu saya ada mesin TPE tapi sampai saat ini saya belum pernah diminta untuk menggunakan TPE itu oleh juru parkirnya," ucapnya.
Kritik dari DPRD Jakarta ini menjadi sorotan penting bagi Dishub DKI untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan sistem parkir elektronik di Jakarta. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran dan pengelolaan infrastruktur parkir sangat penting untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan program ini.
Ke depan, Dishub DKI perlu meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap petugas parkir agar sistem TPE dapat berfungsi optimal. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan parkir elektronik di Jakarta untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya.
