Digitalisasi Parkir Jakarta: Wajib dan Tanpa Alasan!
Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta mendorong digitalisasi dan sistem nontunai untuk parkir di Jakarta guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi kebocoran.
Apa, Siapa, Di mana, Kapan, Mengapa, dan Bagaimana? Anggota Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina, pada Selasa di Jakarta, mendesak digitalisasi dan sistem pembayaran nontunai untuk parkir di jalan (on street) di Jakarta. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini masih rendah akibat kebocoran pendapatan. Sistem digital dan nontunai dianggap sebagai solusi untuk mengatasi masalah ini dan memastikan uang yang masuk ke kas daerah tidak menguap. Ketidakhadiran pejabat Pemprov DKI dalam rapat Pansus menunjukkan kurang seriusnya penanganan masalah perparkiran ini.
Rendahnya PAD dari sektor parkir di jalan menjadi perhatian utama. Herlina menekankan perlunya perubahan sistem parkir yang transparan dan efisien. Digitalisasi dan sistem nontunai, menurutnya, merupakan harga mati yang tidak boleh ditawar lagi. Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan PAD untuk kesejahteraan masyarakat Jakarta.
Data dari Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menunjukkan penurunan pendapatan parkir elektronik (TPE) dari Rp18 miliar menjadi Rp8,9 miliar. Kerusakan mesin TPE dan kesulitan mendapatkan suku cadang menjadi penyebab utama penurunan ini. Kondisi ini semakin menguatkan argumen untuk segera melakukan digitalisasi dan perbaikan sistem perparkiran di Jakarta.
Digitalisasi Parkir: Solusi Atasi Kebocoran Pendapatan
Digitalisasi dan sistem nontunai dalam pengelolaan parkir di Jakarta dianggap sebagai solusi untuk mengatasi kebocoran pendapatan yang selama ini terjadi. Sistem ini diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan parkir. Dengan demikian, PAD DKI Jakarta dapat meningkat secara signifikan.
Penerapan sistem digital juga akan memudahkan pengawasan dan pengendalian pengelolaan parkir. Hal ini akan mencegah praktik-praktik pungutan liar dan memastikan semua pendapatan parkir masuk ke kas daerah. Sistem nontunai juga akan memudahkan pembayaran bagi pengguna jasa parkir.
Keengganan untuk beralih ke sistem digital dinilai sebagai hambatan utama dalam meningkatkan PAD dari sektor parkir. Anggota Pansus Perparkiran menekankan bahwa digitalisasi bukan lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan untuk mewujudkan pengelolaan parkir yang lebih efektif dan efisien.
Biaya digitalisasi tidak boleh menjadi alasan untuk menunda penerapan sistem ini. Peningkatan PAD yang signifikan di masa mendatang akan jauh lebih besar nilainya daripada biaya investasi awal untuk digitalisasi.
Kerusakan TPE dan Dampaknya terhadap PAD
Penurunan pendapatan parkir yang signifikan akibat kerusakan mesin TPE menjadi bukti nyata perlunya perbaikan infrastruktur dan sistem pengelolaan parkir di Jakarta. Kerusakan mesin TPE dan kesulitan mendapatkan suku cadang dari luar negeri telah menyebabkan kerugian finansial yang cukup besar bagi daerah.
Data dari Dishub DKI Jakarta menunjukkan tren penurunan pendapatan parkir TPE sejak tahun 2020. Hal ini menunjukkan pentingnya pemeliharaan dan perawatan infrastruktur parkir secara berkala untuk mencegah kerusakan dan memastikan operasional yang optimal. Perbaikan sistem juga mencakup penyediaan suku cadang yang memadai.
Penurunan pendapatan parkir ini berdampak langsung pada PAD DKI Jakarta. Oleh karena itu, perbaikan dan peningkatan sistem parkir menjadi sangat penting untuk mengembalikan pendapatan dan meningkatkan PAD daerah. Digitalisasi menjadi solusi untuk mencegah masalah serupa di masa mendatang.
Perlu adanya komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah daerah, pengelola parkir, dan masyarakat perlu bahu-membahu untuk mewujudkan sistem parkir yang lebih baik dan modern di Jakarta.
Kesimpulan
Digitalisasi dan sistem nontunai untuk parkir di Jakarta merupakan langkah yang krusial untuk meningkatkan PAD dan mewujudkan pengelolaan parkir yang lebih transparan dan efisien. Kerusakan mesin TPE dan rendahnya PAD saat ini menjadi bukti perlunya perubahan sistem yang segera dilakukan. Komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk keberhasilan program ini.
