Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
Artikel ini ditulis oleh
R
Reporter
  • Redaksi Merdeka
Disclaimer

Artikel ini ditulis ulang menggunakan artificial intelligence (AI). Jika ada kesalahan dalam konten, mohon laporkan ke redaksi.

Gubernur Khofifah Tekankan Objektivitas SPMB Jatim, Pakta Integritas Diteken 2 Mei 2025
Gubernur Khofifah Tekankan Objektivitas SPMB Jatim, Pakta Integritas Diteken 2 Mei 2025

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa tegaskan pentingnya objektivitas dalam SPMB dan akan tanda tangani pakta integritas pada 2 Mei 2025 untuk memastikan penerimaan siswa baru di Jatim berjalan lancar dan transparan.

#planetantara
Penting! Pendatang Baru di Jaksel Wajib Kantongi Surat Pindah
Penting! Pendatang Baru di Jaksel Wajib Kantongi Surat Pindah

Suku Dinas Dukcapil Jakarta Selatan mengingatkan pendatang baru wajib memiliki Surat Keterangan Pindah (SKPWNI) dari daerah asal untuk mempermudah pelayanan administrasi kependudukan.

#planetantara
FSGI Desak Pemda Verifikasi Data Calon Murid Jalur Domisili SPMB
FSGI Desak Pemda Verifikasi Data Calon Murid Jalur Domisili SPMB

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi data calon murid jalur domisili pada Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) guna mencegah kecurangan.

#planetantara
Komisi X DPR RI Pastikan SPMB Berikan Akses Pendidikan yang Adil
Komisi X DPR RI Pastikan SPMB Berikan Akses Pendidikan yang Adil

Komisi X DPR RI berkomitmen mengawal implementasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar akses pendidikan yang adil terwujud bagi seluruh anak Indonesia tanpa diskriminasi.

#planetantara
Disdikbud Mukomuko Minta Sekolah Kreatif Terima Siswa Baru, Siap Terapkan SPMB 2025
Disdikbud Mukomuko Minta Sekolah Kreatif Terima Siswa Baru, Siap Terapkan SPMB 2025

Disdikbud Mukomuko meminta kreativitas sekolah dalam menerima siswa baru melalui Sistem Penerimaan Siswa Baru (SPMB) yang baru, dengan fokus pada kapasitas sekolah dan larangan pungli.

#planetantara
Disdukcapil Rejang Lebong Bersihkan Data Kependudukan Ganda
Disdukcapil Rejang Lebong Bersihkan Data Kependudukan Ganda

Disdukcapil Rejang Lebong, Bengkulu, menangani data kependudukan ganda melalui verifikasi dan validasi lapangan, menghapus data ganda dan usulan penghapusan data penduduk yang tidak ditemukan.

#planetantara
Disdik Sorong Wajibkan Verifikasi Data Dapodik dengan Dukcapil untuk Ijazah Digital
Disdik Sorong Wajibkan Verifikasi Data Dapodik dengan Dukcapil untuk Ijazah Digital

Dinas Pendidikan Kabupaten Sorong mewajibkan verifikasi NIK Dapodik dengan Dukcapil untuk mendukung program ijazah digital, guna memastikan akurasi data siswa, terutama di daerah pedalaman yang kerap memiliki kendala administrasi kependudukan.

Sumber Antara
Mataram Sambut Baik SPMB: Minimalisir Siswa Titipan, Tantangan Baru Muncul
Mataram Sambut Baik SPMB: Minimalisir Siswa Titipan, Tantangan Baru Muncul

Kota Mataram menyambut positif penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk mengurangi praktik titipan siswa, meskipun potensi manipulasi sistem tetap ada.

Sumber Antara
Sukses SPMB: Persiapan Matang Kunci Utama, Kata Komisi X DPR RI
Sukses SPMB: Persiapan Matang Kunci Utama, Kata Komisi X DPR RI

Keberhasilan penerapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) bergantung pada persiapan matang, evaluasi sistem zonasi, peningkatan kualitas pendidikan, sosialisasi menyeluruh, dan monitoring berkala, menurut Komisi X DPR RI.

konten ai
Dispendukcapil Surabaya Gencar Aktivasi IKD di Kampus, Tingkatkan Keamanan Data Warga
Dispendukcapil Surabaya Gencar Aktivasi IKD di Kampus, Tingkatkan Keamanan Data Warga

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Surabaya gencar melakukan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di kampus dan berbagai lokasi untuk mempermudah layanan digital dan mencegah penipuan data.

IKD
Wacana Perbaikan Pendaftaran Siswa: Wakil Ketua MPR Desak Transparansi
Wacana Perbaikan Pendaftaran Siswa: Wakil Ketua MPR Desak Transparansi

Wakil Ketua MPR, Lestari Moerdijat, mendesak perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) untuk memastikan proses yang lebih transparan dan berkualitas, menanggapi masalah manipulasi alamat dan zonasi sekolah yang tidak merata.

MPR