DPR Apresiasi Kesiapan KAI dan Damri Hadapi Mudik Lebaran 2025
Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi tinggi pada kesiapan PT KAI dan Perum Damri dalam menghadapi puncak arus mudik dan balik Lebaran 2025, dengan Damri menyiapkan 1.220 bus dan KAI meningkatkan layanan kereta api.

Jakarta, 23 Maret 2024 - Komisi VI DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi kepada PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan Perum Damri atas kesiapan mereka dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran Idul Fitri 1446 H / 2025. Apresiasi ini disampaikan setelah Komisi VI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur untuk meninjau langsung kesiapan kedua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyatakan bahwa persiapan yang dilakukan oleh KAI dan Damri dinilai komprehensif dan detail. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur dan operasional teknis hingga jumlah dan kualitas armada transportasi serta pelayanan kepada masyarakat pemudik. Kunjungan kerja ini bertujuan untuk memastikan kelancaran transportasi selama periode mudik dan balik Lebaran.
Peninjauan langsung ke lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan tersebut benar-benar terlaksana dengan baik. Komisi VI DPR RI menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk menjamin kenyamanan dan keamanan para pemudik selama perjalanan mudik dan balik Lebaran 2025.
Kesiapan KAI dan Damri Hadapi Arus Mudik Lebaran 2025
Perum Damri menyatakan kesiapannya dengan mengerahkan 1.220 bus komersial untuk melayani sekitar 776.000 pelanggan selama periode mudik dan balik, yaitu 21 Maret hingga 11 April 2025. Total kapasitas tempat duduk yang disediakan mencapai 1,5 juta kursi. Puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 26-28 Maret 2025, sementara puncak arus balik diprediksi pada 6-7 April 2025.
Sementara itu, PT KAI juga telah melakukan berbagai persiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang selama periode mudik dan balik Lebaran. Meskipun detail persiapan KAI tidak secara spesifik disebutkan dalam rilis berita, kesiapan KAI dinilai komprehensif oleh Komisi VI DPR RI. Hal ini menunjukkan komitmen KAI dalam memberikan layanan transportasi kereta api yang optimal bagi masyarakat.
Nurdin Halid menekankan bahwa persiapan yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi arus mudik dan balik. Namun, pelaksanaan di lapangan juga memegang peranan penting dalam menentukan kelancaran dan kesuksesan operasional transportasi Lebaran 2025. Pihaknya berharap agar semua pihak terkait dapat bekerja sama untuk memastikan kelancaran mudik dan balik Lebaran.
Kunjungan Kerja Komisi VI DPR RI
Kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Timur difokuskan pada peninjauan kesiapan BUMN transportasi darat dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2025. Kunjungan ke Jawa Barat, yang dipimpin langsung oleh Nurdin Halid, melibatkan sejumlah anggota Komisi VI lainnya. Mereka menggunakan Kereta Cepat Jakarta-Bandung untuk menuju lokasi kunjungan kerja.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi VI DPR RI bertemu dengan direksi Damri dan KAI, termasuk Setia N. Milatia Moemin (Direktur Utama Perum Damri), Awan Hermawan Purwwadinata (Direktur Operasi PT KAI), dan Dwiyana (Direktur Utama KCIC). Damri memaparkan persiapan teknis internal, operasional, dan pelayanan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan kesehatan pengemudi, pengecekan kondisi kendaraan, dan pelayanan pelanggan melalui berbagai saluran.
Kunjungan kerja ini menunjukkan komitmen DPR RI dalam mengawasi dan memastikan kesiapan pemerintah dalam memberikan layanan transportasi yang aman dan nyaman bagi masyarakat selama periode mudik dan balik Lebaran. Hal ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik dan balik.
Kesimpulannya, kesiapan KAI dan Damri dalam menghadapi arus mudik dan balik Lebaran 2025 mendapat apresiasi positif dari Komisi VI DPR RI. Hal ini menunjukkan komitmen kedua BUMN dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Namun, keberhasilannya tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan yang membutuhkan kerja sama semua pihak terkait.