DPR Apresiasi Operasi Antipremanisme Polri: Ribuan Kasus Ditangani, Kepercayaan Publik Meningkat
DPR RI mengapresiasi kinerja Polri dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan yang berhasil menangani 3.326 kasus premanisme dan berbagai kejahatan lainnya, menunjukkan komitmen dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, memberikan apresiasi tinggi kepada Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilan Operasi Kepolisian Kewilayahan dalam memberantas premanisme. Operasi yang dimulai sejak 1 Mei 2025 ini telah berhasil menangani 3.326 kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Apa yang dilakukan Polri ini menjawab keresahan masyarakat dan menunjukkan kehadiran negara yang nyata dalam menjaga ketertiban umum. Siapa yang berperan penting? Tentu saja Polri, di mana dan kapan operasi ini berlangsung? Di seluruh Indonesia, sejak 1 Mei 2025. Mengapa operasi ini penting? Karena premanisme meresahkan masyarakat dan menghambat aktivitas ekonomi. Bagaimana cara Polri menanganinya? Melalui Operasi Kepolisian Kewilayahan secara nasional.
Tandra menilai operasi ini sebagai bukti nyata komitmen Polri dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Ribuan kasus premanisme yang ditangani menunjukkan keseriusan Polri dalam memberantas kejahatan yang kerap mengganggu aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pernyataan Tandra, "Sejak operasi dimulai, Polri telah menangani ribuan kasus premanisme di berbagai wilayah Indonesia. Ini adalah bentuk nyata kehadiran negara dalam menjaga ketertiban." Apresiasi ini juga disampaikan mengingat dampak premanisme yang luas dan meresahkan.
Lebih lanjut, Tandra menekankan pentingnya memberantas premanisme hingga ke akarnya. Ia pun memberikan pujian kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas kepemimpinan yang tegas, cepat, dan responsif dalam menjaga stabilitas keamanan. Ketegasan ini dinilai sangat penting untuk menjamin rasa aman masyarakat dan menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Tandra menyatakan, "Kapolri telah menunjukkan kepemimpinan yang tegas. Langkah ini sangat penting untuk menjamin rasa aman masyarakat, sekaligus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi."
Keberhasilan Polri di Luar Operasi Antipremanisme
Selain penanganan premanisme, DPR juga mengapresiasi keberhasilan Polri dalam mengungkap berbagai kejahatan besar lainnya. Salah satu contohnya adalah penggagalan penyelundupan 71 kilogram sabu di Jambi pada awal Mei 2025. Keberhasilan ini menunjukkan komitmen Polri dalam memberantas peredaran narkotika. Tidak hanya itu, pembentukan Desk Pemberantasan Judi Online juga mendapat apresiasi. Desk tersebut telah menangani lebih dari seribu kasus dan berhasil menyita dana senilai Rp530 miliar dari ribuan rekening bank.
Tandra menyebut pencapaian ini luar biasa dan harus terus dikawal. Pemberantasan judi online dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap rakyat, terutama generasi muda, dari praktik-praktik merusak. Ia menambahkan, "Ini pencapaian yang luar biasa dan harus terus dikawal. Pemberantasan judi online adalah bentuk perlindungan terhadap rakyat dari praktik merusak, terutama generasi muda." Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen Polri dalam melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan.
Polri juga berhasil mengungkap kasus perdagangan ilegal 494,4 ton sianida yang diimpor dari China menggunakan perusahaan fiktif, dengan omzet mencapai Rp59 miliar. Keberhasilan ini menunjukkan kesigapan Polri dalam menangani kejahatan lintas negara. Tandra menegaskan, "Respons cepat Polri terhadap kejahatan lintas negara patut diapresiasi. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga upaya melindungi rakyat dari ancaman serius terhadap keselamatan dan kedaulatan." Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan Polri dalam menghadapi berbagai tantangan keamanan.
Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho menyatakan bahwa Operasi Kepolisian Kewilayahan merupakan langkah konkret untuk menumpas praktik premanisme yang meresahkan masyarakat. Operasi ini dianggap sebagai upaya nyata Polri dalam memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi. "Operasi ini adalah bentuk nyata upaya Polri memberantas premanisme yang mengganggu rasa aman masyarakat dan menghambat iklim investasi," pungkas Sandi.
Kesimpulannya, kinerja Polri dalam Operasi Kepolisian Kewilayahan dan berbagai penindakan kejahatan lainnya mendapat apresiasi tinggi dari DPR. Hal ini menunjukkan komitmen Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta meningkatkan kepercayaan publik.
