DPR Desak Pemerintah Dorong WTO Sehatkan Perdagangan Global

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, mengusulkan agar Indonesia mendorong WTO untuk menciptakan perdagangan internasional yang lebih adil dan berkelanjutan, sebagai respons terhadap kebijakan tarif AS dan tantangan ekonomi domestik.

Jakarta, 4 April 2024 - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah, menyerukan Pemerintah Indonesia untuk mendorong World Trade Organization (WTO) dalam menyehatkan sistem perdagangan global. Seruan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32 persen, serta tantangan ekonomi dalam negeri yang tengah dihadapi.

Menurut Said, langkah sepihak AS berpotensi memicu resesi ekonomi global. Ia menekankan perlunya kebijakan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat global, bukan hanya kepentingan negara-negara adidaya. "Merespons situasi ini, saya menyarankan pemerintah mengambil langkah inisiatif, antara lain melalui WTO untuk mengambil kebijakan penyehatan perdagangan global agar lebih adil dan menopang pertumbuhan ekonomi global secara berkelanjutan," ujar Said dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Said menambahkan bahwa Indonesia perlu mengajak negara-negara lain untuk kembali pada prinsip-prinsip dasar WTO, yaitu perdagangan non-diskriminatif, peningkatan kapasitas perdagangan internasional, transparansi, perdagangan bebas, dan penyelesaian sengketa perdagangan secara adil.

Langkah Strategis Pemerintah RI

Selain mendorong reformasi WTO, Said juga merekomendasikan sejumlah langkah strategis bagi pemerintah untuk memperkuat ekonomi domestik. Hal ini meliputi upaya menjaga daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional. Pemerintah didorong untuk mencari pasar alternatif jika produk ekspor terhambat oleh kebijakan tarif yang tidak kompetitif, demi mempertahankan surplus neraca perdagangan.

Lebih lanjut, pemerintah perlu memastikan kepatuhan pelaku ekspor terhadap kebijakan penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) di dalam negeri. Langkah ini dinilai krusial untuk memperkuat cadangan devisa negara. Selain itu, perlu penguatan kebijakan hedging fund untuk pembayaran impor guna meminimalisir risiko fluktuasi nilai tukar.

Pemerintah juga didesak untuk memperluas dan memperdalam skema bilateral currency swap dengan mitra dagang strategis. Tujuannya untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam transaksi internasional. Langkah anti-siklis pada sektor fiskal juga perlu disiapkan untuk membantu dunia usaha menghadapi ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik, sembari tetap menjaga kesehatan fiskal negara.

Pentingnya Pasar Keuangan Inklusif dan Komunikasi Publik

Said juga menekankan pentingnya menjaga pasar saham dan pasar keuangan agar lebih inklusif. Hal ini dapat dicapai melalui perbaikan infrastruktur dan kebijakan yang menarik minat investor internasional. Terakhir, ia menyarankan pemerintah untuk membangun komunikasi publik yang transparan, dialogis, dan informatif sebagai sumber informasi akurat bagi pelaku usaha.

Secara keseluruhan, rekomendasi Said Abdullah menekankan pentingnya peran aktif Indonesia dalam mendorong reformasi sistem perdagangan global melalui WTO, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi domestik untuk menghadapi tantangan global. Dengan strategi yang komprehensif dan terintegrasi, Indonesia diharapkan dapat menghadapi dampak negatif kebijakan proteksionis dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.