Indonesia Desak Reformasi WTO untuk Perdagangan yang Adil
Indonesia menyerukan reformasi besar-besaran pada Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) demi terciptanya sistem perdagangan yang adil dan transparan, serta mendesak penghentian tarif timbal balik AS.
Indonesia kembali menegaskan dukungannya terhadap reformasi menyeluruh Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) dalam pertemuan Menteri Perdagangan APEC (APEC MRT) 2025 di Jeju, Korea Selatan, Kamis (15/5). Menteri Perdagangan Budi Santoso menyampaikan hal tersebut secara langsung.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Santoso mendesak negara-negara anggota APEC untuk membantu merevitalisasi mekanisme penyelesaian sengketa dua tingkat dan mengaktifkan kembali Badan Banding WTO, yang telah tidak aktif dalam beberapa tahun terakhir. Beliau menekankan pentingnya inisiatif ini untuk memastikan sistem perdagangan yang adil dan andal. "Inisiatif-inisiatif ini sangat penting untuk memastikan sistem perdagangan yang adil dan andal," katanya, seperti dikutip dari pernyataan resmi pada Jumat.
Santoso juga menyoroti dampak negatif tarif timbal balik Amerika Serikat terhadap iklim perdagangan global. Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi keadilan dalam perdagangan, memandang tarif-tarif ini merugikan perekonomian Indonesia. Meskipun menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, Indonesia tetap berkomitmen untuk mengedepankan cara-cara damai dan diplomatik untuk menemukan titik temu dan mencapai solusi yang saling menguntungkan, daripada melakukan tindakan balasan.
Langkah Diplomasi Indonesia di WTO
Sikap Indonesia yang mengedepankan jalur diplomasi mendapat apresiasi. "Kami percaya bahwa pendekatan balasan hanya akan memperburuk ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi global. Indonesia akan terus memprioritaskan diplomasi dan keterlibatan konstruktif untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan," tegas Menteri Santoso. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi global.
Selain itu, perwakilan Indonesia juga menekankan perlunya kerja sama antar negara untuk mengatasi masalah-masalah utama di WTO, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perikanan. Indonesia menyerukan negosiasi yang transparan dan inklusif yang selaras dengan mandat dari Konferensi Menteri WTO ke-11 (MC11), serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Komitmen Indonesia terhadap perdagangan yang adil dan transparan sangat terlihat. "Kami percaya bahwa kerja sama yang inklusif, adil, dan transparan merupakan kunci untuk memperkuat sistem perdagangan multilateral. Indonesia siap untuk mendorong kolaborasi konstruktif dengan semua negara anggota untuk mencapai kemajuan yang substansial dan seimbang pada MC14 mendatang," kata Santoso. Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mendorong reformasi WTO.
Dukungan terhadap Visi APEC Putrajaya 2040
Tidak hanya fokus pada reformasi WTO, Indonesia juga menegaskan kembali dukungannya terhadap terwujudnya Visi APEC Putrajaya 2040. Visi ini membayangkan komunitas Asia-Pasifik yang terbuka, tangguh, dinamis, dan damai. Dukungan ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap kerja sama regional yang lebih luas.
Secara keseluruhan, pernyataan Indonesia di pertemuan APEC MRT 2025 menunjukkan komitmen yang kuat terhadap sistem perdagangan multilateral yang adil dan transparan. Indonesia menyerukan reformasi WTO, penghentian tarif timbal balik, dan kerja sama internasional untuk mengatasi masalah-masalah di sektor pertanian dan perikanan. Langkah diplomasi yang diambil Indonesia diharapkan dapat berkontribusi pada stabilitas ekonomi global dan kesejahteraan negara-negara berkembang.
Pernyataan tersebut juga menekankan pentingnya negosiasi yang inklusif dan transparan dalam kerangka WTO, serta dukungan terhadap Visi APEC Putrajaya 2040. Indonesia berharap dapat bekerja sama dengan negara-negara anggota APEC dan WTO untuk mencapai tujuan tersebut.
Kesimpulan
Indonesia konsisten menyuarakan pentingnya reformasi WTO untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih adil dan transparan. Langkah ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi global dan memperjuangkan kepentingan negara berkembang.
